FusilatNews – Dalam dunia yang kian dipenuhi transaksi, hukum tak lagi tegak sebagai benteng keadilan, melainkan beringsut menjadi industri: diperjualbelikan, dinegosiasikan, dan dipermainkan. Apa yang dulu menjadi pilar tegaknya negara hukum, kini kian membusuk di tangga-tangga kekuasaan. Kasus hakim nonaktif PN Surabaya, Heru Hanindyo, adalah potret kelam terbaru.
Kejaksaan Agung pada 10 April 2025 menetapkan Heru sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah sebelumnya sudah menjadi terdakwa suap dan gratifikasi. Ia adalah salah satu hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan, melalui vonis yang mencederai rasa keadilan publik. Heru kini dituntut 12 tahun penjara, hukuman yang lebih berat dari rekan-rekannya, karena ia dianggap tidak kooperatif dan tidak mengakui kesalahan.
Di hadapan fakta ini, publik tak lagi sekadar dikejutkan. Mereka muak. Ini bukan sekadar soal individu bernama Heru Hanindyo, atau rekannya Zarof Ricar yang juga terseret perkara serupa. Ini adalah manifestasi rusaknya integritas di sektor penegakan hukum secara sistemik. Dari atas ke bawah, dari bilik pengadilan, kantor kejaksaan, hingga meja penyidik, hukum telah berubah wujud: menjadi komoditas yang bisa dinego, dikemas, dan dijual.
Apa yang terjadi pada Heru dan sejenisnya adalah gejala dari penyakit kronis: profesionalisme hukum dibonsai oleh budaya uang. Keputusan tidak lagi ditimbang di atas prinsip keadilan, melainkan diukur dari besaran suap. Dalam kasus Heru, uang menjadi bahasa utama dalam “memutuskan” nasib terdakwa. Seolah, palu hakim kini sekadar alat transaksional, bukan lambang kedaulatan hukum.
Mahfud MD pernah menyatakan, penegakan hukum di Indonesia telah berubah menjadi industri hukum. Pernyataan ini bukan retorika kosong. Kita menyaksikan bagaimana proses hukum hari ini berjalan layaknya pasar gelap. Orang berurusan dengan hukum bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari jalan pintas: siapa yang mampu membayar lebih, dia yang menang. Hukum pun diperdagangkan.
Kejaksaan Agung, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, tampak masih bekerja dalam mengungkap kasus ini. Tapi pertanyaannya lebih besar: seberapa dalam upaya membersihkan sektor hukum ini dilakukan? Kasus Heru dan Zarof hanyalah dua nama yang kebetulan tersorot lampu publik. Di balik itu, tak terhitung “Heru-Heru” lain yang bersembunyi dalam gelap, menjadi bagian dari simfoni kejahatan berjubah hukum.
Persoalan yang kita hadapi hari ini bukan sekadar korupsi individual, melainkan erosi struktural. Jika seorang hakim bisa menjual putusannya, lalu apa lagi yang bisa diharapkan dari sebuah pengadilan? Jika integritas aparat penegak hukum tumbang, maka keadilan itu sendiri menjadi ilusi.
Dalam iklim seperti ini, kepercayaan publik terhadap hukum tergerus habis. Hukum kehilangan daya magisnya sebagai pelindung rakyat kecil. Sebaliknya, hukum menjadi alat bagi mereka yang berduit dan berkuasa untuk membungkam, membebaskan, atau membelokkan nasib hukum.
Kasus Heru Hanindyo hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, terdapat sistem yang membiarkan hukum berubah dari etos menjadi komoditas. Ini bukan semata-mata soal menghukum satu atau dua orang hakim, melainkan soal membersihkan industri hukum yang kini beroperasi tanpa malu, tanpa takut.
Jika negara serius membangun peradaban hukum yang adil, maka reformasi hukum harus menyentuh akar persoalan: rekrutmen hakim, pola pendidikan hukum, budaya birokrasi, serta pengawasan yang ketat dan independen. Tanpa itu, kejadian serupa akan terus berulang, dan industri hukum akan terus menggerogoti fondasi negara hukum kita.
Karena itu, hukum harus direbut kembali dari tangan para pedagang hukum. Keadilan harus dipulihkan dari genggaman mafia peradilan. Jika tidak, maka hukum di negeri ini akan terus berfungsi — bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk memperdagangkan keadilan.
