Jakarta, Fusilatnews.– Realisasi persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), memenuhi permohonan gugatan dari paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan mengenai teknis persidangan pemeriksaan pendahuluan yang akan digelar Rabu, 27 Maret 2024.
“Sesuai jadwal, tanggal 27 akan mendengarkan permohonan dari paslon nomor satu dari pagi sampai siang. Kemudian, siang setelah istirahat sampai sore, akan mendengarkan permohonan PHPU Pilpres yang kedua, yaitu permohonan paslon nomor tiga,” ujar Saldi di Gedung MK, Senin.
Menurut Saldi, teknis persidangan tersebut telah dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin pagi. Pembahasan teknis dilakukan mengingat penanganan perkara PHPU Pilpres memiliki masa kerja 14 hari.
“Kita tentukan, misalnya, jika ada yang mau mengajukan ahli, itu harus diterangkan ahli A mau bicara apa. Kalau mau mengajukan saksi, saksi A itu mau bicara apa agar jelas dan antar-saksi tidak berhimpitan satu sama lain,” tambahnya.
Saldi menegaskan bahwa penanganan perkara PHPU Pilpres akan diselesaikan dalam 14 hari sesuai aturan. “Secara hukum harus diselesaikan 14 hari kerja. Ini bukan soal yakin atau tidak, tapi harus maksimal 14 hari kerja,” ungkapnya.
MK telah menerima permohonan gugatan Pilpres dari dua paslon, yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pada pekan lalu. Pada Senin, MK melakukan tahapan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dan penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) PHPU Pilpres.
Tahapan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait juga digelar pada Senin hingga Selasa, 26 Maret 2024. Paslon 02 Prabowo-Gibran telah mendaftar sebagai pihak terkait.
Pada Rabu, 27 Maret 2024, akan masuk dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis, 28 Maret 2024.
Tahapan pemeriksaan persidangan berlangsung pada 1-18 April 2024. Pengucapan putusan atau ketetapan dijadwalkan pada 22 April 2024.
