Oleh: Paman BED
Oleh: Paman BEDMembaca APBN hari ini dalam bayang-bayang potensi konflik global terasa seperti menatap peta yang dirancang untuk cuaca cerah—rapi, presisi, dan meyakinkan—padahal langit mulai menggelap. Masalahnya bukan pada desainnya, melainkan pada relevansinya terhadap realitas yang bergerak cepat dan semakin tak terduga.
Pertanyaannya sederhana, namun mendasar: apakah desain ekonomi yang dibangun di atas asumsi stabilitas masih relevan ketika dunia bergerak menuju ketidakpastian ekstrem? Apakah target pertumbuhan, inflasi, dan kesejahteraan masih berdiri di atas fondasi yang sama, atau diam-diam telah bergeser tanpa kita sadari?
Di titik ini, manajemen risiko tak lagi cukup dipahami sebagai kalkulasi angka, matriks, atau probabilitas. Ia menjelma menjadi persoalan yang lebih esensial: apa yang harus tetap tersedia agar sebuah negara tetap bertahan?
Jawabannya tidak kompleks, namun sering diabaikan: pangan, air, dan energi. Tiga fondasi yang terlalu mendasar untuk diperdebatkan, tetapi justru paling menentukan ketika sistem mulai goyah. Berbagai kajian lembaga global secara konsisten menegaskan hal yang sama—ketahanan sebuah negara pada akhirnya bertumpu pada tiga elemen ini.
Selama ini, kita terbiasa membahas ekonomi dalam bahasa yang tinggi: GDP, defisit, rasio utang. Namun perang mengubah kamus itu secara drastis. Ekonomi tidak runtuh karena angka-angka meleset, melainkan karena hal-hal paling mendasar terputus: masyarakat tidak bisa makan, kehilangan akses air bersih, dan energi untuk bertahan hidup. Di situlah konsep survival economy menemukan maknanya yang paling nyata.
Yang sering luput disadari, bahkan dalam kondisi normal sekalipun, fondasi tersebut belum sepenuhnya kokoh. Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor pada sejumlah komoditas pangan strategis, serta tekanan sektor energi yang sensitif terhadap fluktuasi global. Artinya, sebelum krisis datang pun, fondasi kita sudah bekerja dalam kondisi tertekan. Dalam situasi konflik, tekanan itu tidak sekadar meningkat—melainkan bereskalasi secara eksponensial.
Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi; ia adalah jangkar stabilitas sosial. Ketika harga melonjak, dampaknya cepat terasa. Ketika distribusi terganggu, efeknya meluas—tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga menggerus ketenangan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan dapat menjadi pemicu instabilitas, sebagaimana terlihat dalam dinamika Arab Spring. Dalam konteks ini, risiko pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga akses dan distribusi—dua aspek yang paling rentan runtuh dalam situasi konflik.
Air sering kali luput dari perhatian, padahal ia menentukan segalanya. Dari irigasi hingga kesehatan publik, dari rumah tangga hingga industri, air adalah prasyarat kehidupan. Namun dalam konteks geopolitik, ia juga dapat menjadi alat kontrol. Gangguan akses air tidak selalu menciptakan krisis yang meledak tiba-tiba, melainkan merambat perlahan, senyap, namun pasti. Tak heran jika banyak studi konflik menempatkan air sebagai sumber daya strategis yang paling rentan diperebutkan.
Energi melengkapi keduanya sebagai penggerak utama sistem. Ia adalah darah bagi industri, logistik, hingga pertahanan. Gangguan energi tidak hanya menaikkan biaya produksi, tetapi juga memicu efek domino: inflasi, perlambatan ekonomi, hingga krisis biaya hidup. Dampak konflik Rusia–Ukraina menjadi bukti nyata bagaimana disrupsi energi menjalar lintas batas, bahkan ke negara yang jauh dari pusat konflik.
Ketiga sektor ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci dalam jaringan ketergantungan yang rapat. Energi dibutuhkan untuk produksi dan distribusi pangan. Air diperlukan dalam pertanian dan proses energi. Pangan, pada akhirnya, menentukan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat seluruh aktivitas ekonomi. Ketika satu terganggu, yang lain hampir pasti ikut terdampak.
Di luar itu, terdapat lapisan risiko sistemik lain: keuangan, rantai pasok, infrastruktur, hingga kesehatan. Gangguan yang terjadi bukan bersifat tunggal, melainkan berlapis dan saling memperkuat. Namun pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan inti: apakah fondasi survival economy tetap berdiri?
Di sinilah perspektif perlu digeser. Ekonomi tidak lagi semata dilihat sebagai mesin pertumbuhan, tetapi sebagai sistem bertahan hidup. Orientasi harus beralih dari ekspansi menuju keberlanjutan.
Dalam konteks ini, ekonomi mikro memegang peran strategis. Struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada pemain besar cenderung lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, ekonomi yang terdistribusi memiliki daya lenting lebih tinggi—selama tidak dibiarkan berjalan tanpa arah.
Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus ditempatkan sebagai strategi inti, bukan pelengkap. Namun, pendekatannya tidak boleh berhenti pada akses pembiayaan. Ia harus menyentuh tata kelola secara menyeluruh: manajemen SDM, pemasaran, keuangan, hingga operasional. Implementasinya perlu konkret—melalui penggunaan teknologi sederhana seperti ERP berbasis IT, serta pembukaan akses pasar, baik domestik maupun ekspor. Di titik ini, pemberdayaan bukan lagi slogan, melainkan desain sistem yang benar-benar bekerja.
Dalam sektor pangan, pendekatan parsial tidak lagi memadai. Peran Perum Bulog perlu ditata ulang secara lebih strategis. Bulog tidak cukup hanya berfungsi sebagai stabilisator harga di hilir, tetapi harus bergerak lebih dekat ke hulu.
Bulog perlu hadir di tengah petani, bukan sekadar menjadi bagian dari rantai distribusi yang dikuasai tengkulak. Pendekatan on-farm management menjadi relevan: pembinaan langsung dari produksi, pascapanen, hingga akses pasar. Dengan demikian, stabilisasi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi dibangun sejak awal. Lebih dari itu, kesejahteraan petani tidak lagi menjadi efek samping kebijakan, melainkan tujuan utama.
Dalam konteks ini, APBN harus dipahami bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi refleksi keberpihakan. Dalam kondisi normal, ia mendorong pertumbuhan. Namun dalam bayang-bayang konflik, ia harus menjamin ketahanan. Prioritasnya perlu disusun ulang: menjaga fondasi terlebih dahulu, baru mengejar ekspansi.
Tantangan terbesar bukan pada kurangnya informasi, melainkan pada keberanian mengubah cara pandang sebelum keadaan memaksa. Sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis terjadi bukan karena kita tidak mengetahui risikonya, tetapi karena terlambat menggeser prioritas.
Kesimpulannya sederhana, tetapi mendasar: dalam masa perang, kekuatan ekonomi sebuah negara tidak diukur dari tingginya pertumbuhan, melainkan dari kemampuannya menjaga fondasi kehidupan warganya—pangan, air, dan energi.
Karena pada akhirnya, negara yang mampu bertahan bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling siap menjaga hal paling sederhana: keberlangsungan hidup.
