Jakarta – Fusilatnews – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen Pilkada DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana, menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta. Mereka mengkritik fenomena ini sebagai salah satu masalah utama yang harus segera ditangani untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di ibu kota.
“Jenis pekerjaan tetap sekarang menurun drastis, banyak pekerjaan baru berupa outsourcing maupun kemitraan,” kata Kun Wardhana usai menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Ahad (1/9).
Mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 32.064 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 23,29 persen terjadi di Jakarta, dengan angka PHK mencapai 7.469 orang. Sementara, Banten mencatat 6.135 orang terdampak PHK, Jawa Barat sebanyak 5.155 orang, Jawa Tengah 4.275 orang, dan Sulawesi Tengah 1.812 orang.
“Ini fenomena luar biasa. Hidup dengan penuh kesulitan. Kita ingin memperjuangkan hak-hak pekerja di Jakarta yang terzalimi. Mayoritas masyarakat Jakarta adalah pekerja, kita ingin menyejahterakan mereka,” tambah Kun.
Kun juga menyoroti maraknya sistem kerja berbasis kemitraan yang banyak terjadi pada layanan ojek online (ojol). Menurutnya, banyak buruh yang terkena PHK beralih menjadi driver ojol, yang jumlahnya kini mencapai lebih dari 2 juta di Jakarta.
“Dengan tarif yang sangat kompetitif dan biaya hidup yang tinggi, mereka diperlakukan sebagai mitra, bukan pekerja, sehingga tidak memiliki jaminan sosial. Mereka mungkin hanya mendapatkan pendapatan setengah dari upah minimum provinsi (UMP),” jelas Kun. “Dengan tekanan hidup yang tinggi, mereka sering harus berutang, terutama melalui pinjaman online (pinjol). Jika mereka ditekan oleh debt collector, mereka terpaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari, yang meningkatkan risiko kecelakaan di tengah lalu lintas yang padat.”
Sementara itu, Dharma Pongrekun menegaskan visi dan misinya untuk menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional yang mandiri, makmur, harmonis, dan beradab. Menurutnya, tujuan ini bisa tercapai dengan mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan manusia, termasuk melindungi keselamatan warga Jakarta.
“Modernisasi boleh, tapi jangan sampai menggerus manusia. Selama ini, kita sibuk mempersoalkan mengapa banyak terjadi PHK. Modernisasi tidak boleh menggusur kehidupan manusia,” tegas Dharma.
Dia menambahkan, “Kami memperjuangkan hak-hak dasar kehidupan manusia. Jangan sampai digerus oleh modernisasi, teknologi, atau pembangunan infrastruktur yang hanya menjadi investasi tanpa manfaat bagi warga.”
