Fusilatnews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipresentasikan sebagai gagasan orisinal Prabowo Subianto—sebuah terobosan besar untuk menjawab problem gizi, stunting, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Narasi ini dibangun secara sistematis dalam kampanye politik: MBG digambarkan sebagai visi personal, solusi khas, bahkan semacam signature policy.
Namun, jika ditarik keluar dari panggung politik domestik dan diletakkan dalam konteks global, klaim tersebut menjadi problematis. Sebab, MBG bukanlah gagasan yang lahir dari ruang hampa, apalagi ide yang genuinely baru.
Agenda Lama Bernama School Feeding
Dalam arsitektur kebijakan global, program makan di sekolah sudah lama menjadi agenda World Food Programme (WFP)—bahkan jauh sebelum MBG masuk kosakata politik Indonesia. WFP, sebagai badan PBB yang fokus pada ketahanan pangan dan gizi, telah mengembangkan konsep school feeding programme sejak dekade 1960-an.
Puncaknya, pada 2021, WFP bersama Finlandia memprakarsai School Meal Coalition, sebuah koalisi global yang menargetkan setiap anak di dunia mendapat akses makan bergizi di sekolah pada 2030. Ini bukan program eksperimental, melainkan blueprint kebijakan global yang telah diterapkan di lebih dari 100 negara, dari Brasil hingga India, dari Afrika hingga Asia Tenggara.
Dengan kata lain, kerangka ide MBG sudah mapan secara internasional: makan di sekolah diposisikan sebagai instrumen pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Indonesia Bukan Penemu, Melainkan Pengadopsi
Dalam konteks ini, Indonesia—melalui MBG—lebih tepat disebut sebagai pengadopsi agenda global, bukan penemu ide. Itu bukan dosa kebijakan. Banyak negara maju justru berhasil karena mampu menerjemahkan agenda global menjadi kebijakan nasional.
Masalah muncul ketika adopsi tersebut diklaim sebagai gagasan personal, seolah lahir dari visi individual, bukan dari proses panjang diskursus global yang digerakkan oleh lembaga internasional seperti WFP.
Pengaburan asal-usul ide ini penting dicermati, sebab ia menggeser diskusi dari soal desain, tata kelola, dan keberlanjutan program, menjadi sekadar glorifikasi politik.
Risiko Politik atas Kebijakan Sosial
Ketika MBG diposisikan sebagai “ide Prabowo”, kritik terhadap program ini mudah dipelintir menjadi kritik terhadap sosok. Padahal, yang seharusnya diuji adalah:
kesiapan fiskal jangka panjang,
kapasitas logistik dan dapur,
kualitas menu dan standar gizi,
serta mekanisme akuntabilitas anggaran.
WFP sendiri selalu menekankan bahwa school feeding hanya efektif bila dikelola negara secara transparan, terukur, dan berkelanjutan—bukan sekadar populis atau simbolik.
Mengakui Asal-Usul, Memperkuat Kebijakan
Mengakui bahwa MBG berakar dari agenda WFP dan School Meal Coalition tidak melemahkan legitimasi program. Justru sebaliknya: itu memperkuatnya. Artinya, MBG bisa dinilai, diperbaiki, dan dibandingkan dengan praktik terbaik global—bukan diperlakukan sebagai dogma politik yang kebal kritik.
Dalam demokrasi sehat, kebijakan publik tidak perlu mengklaim kepemilikan personal. Yang dibutuhkan adalah kejujuran intelektual: bahwa ide-ide besar sering lahir dari kerja kolektif dunia, dan tugas pemimpin nasional hanyalah satu—menerjemahkannya dengan benar untuk kepentingan rakyatnya.
