Jakarta, Fusilatnews.– Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dinilainya penuh dengan upaya penghalangan terhadap calon-calon tertentu. Dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024), Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi politik yang terjadi saat ini.
“Lucu juga deh kalau lihat sekarang Pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu,” ujar Megawati, mengkritisi situasi di mana berbagai pihak tampak berusaha menghalangi calon tertentu melalui pembentukan koalisi.
Megawati merasa prihatin dengan nasib PDIP yang seolah ditinggalkan sendirian, sementara partai-partai lain membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).
“Dibuatlah apa namanya nih sekarang, aku sampai dengar, lihatin saja, terus saya suka ngomong kepada diri saya sendiri ‘kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, ditinggal sendirian’, wah yang lain KIM Plus,” kata Megawati.
Ia juga mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan KIM Plus. Salah seorang kader PDIP menjawab bahwa ‘Plus’ dalam KIM Plus adalah PKS.
“Oh gitu,” timpal Megawati.
Lebih lanjut, Megawati menegaskan bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dipilih dalam pemilihan langsung. Ia menekankan pentingnya pemilu yang adil dan jujur, di mana rakyat sebagai hakim tertinggi dapat memilih pemimpin mereka tanpa adanya intervensi atau penghalangan.
“Tahu nggak, kan tadi aku bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi, dia lah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu,” jelasnya.
Tak hanya itu, Megawati juga mempertanyakan kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil, sesuai dengan slogan luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang sering digaungkan.
“Jadi merdeka jurdil, KPU selalu bilang, aku lihat balihonya, nggak tahu sekarang, apa namanya ‘KPU, Komisi Pemilihan Umum, selalu menjaga, supaya terjadinya jujur dan adil’, terus satu lagi opo? Luber, tuh langsung umum, aku lihat di jalan mana, aku pikir ‘benar opo nggak ya’, eh tahu-tahunya duar, gile,” ujar Megawati, dengan nada mempertanyakan apakah slogan tersebut bisa benar-benar diwujudkan dalam praktik.
Pidato Megawati ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap perkembangan politik di tanah air, khususnya terkait dengan Pilkada 2024 dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
