Jakarta – Fusilatnews – Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang anggota Paskibraka perempuan mengenakan jilbab mendapatkan reaksi keras dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).
PPI menyampaikan pernyataan sikapnya terkait kabar bahwa sejumlah anggota Paskibraka 2024 perempuan diminta untuk melepas jilbab mereka. Menurut data yang tersedia, tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab. Namun, saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), mereka tidak lagi mengenakan jilbab.
Ketua PPI, Gousta Feriza, menyayangkan keputusan ini dan menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan yang pertama kali terjadi sejak tanggung jawab pengelolaan Paskibraka diambil alih oleh BPIP pada tahun 2022. Sebelumnya, program dan penanggung jawab Paskibraka berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Jilbab bagi anggota Paskibraka bukanlah sesuatu yang mengganggu, melainkan menambah kecantikan dan keanggunan mereka saat menjalankan tugas negara. Kami sangat menyesalkan adanya larangan ini dan berharap hal serupa tidak terulang lagi di masa depan,” ujar Gousta.
Gousta menambahkan bahwa jilbab merupakan bagian dari identitas dan keyakinan bagi banyak perempuan Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar BPIP lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, terutama dalam konteks tugas negara yang diemban oleh anggota Paskibraka.
“Kami berharap BPIP dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, demi menghormati hak dan keyakinan para anggota Paskibraka yang memilih untuk mengenakan jilbab,” pungkas Gousta.
