Oleh: Agil S Habib
Jakarta – Pemerintah kayak gini nggak usah dipilih lagilah. Percuma! Bisanya nambahin beban rakyat kecil saja. Gerutu bapak mertua saya penuh emosi karena dia tidak bisa lagi menikmati siaran televisi (TV) favoritnya pasca diputusnya siaran TV analog pada 2 November 2022 lalu.
Dia hanyalah satu dari sekian banyak orang di kampungnya yang turut menyampaikan ketidakpuasan serupa terhadap pemutusan siaran TV analog oleh pemerintah. Meskipun peralihan siaran TV analog ke digital sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama, tapi ternyata belum mampu membuat publik menerimanya dengan lapang dada.
Seruan agar masyarakat segera melakukan migrasi saluran terus digaungkan. Bagi yang sudah punya rezeki diharap segera membeli Set Top Box (STB) TV. Sedangkan yang masih belum punya uang diimbau perlahan menabung agar bisa membeli perangkat penangkap siaran tersebut. Atau, dijanjikan STB gratisan sehingga bersedia untuk pindah saluran.
Intinya, rakyat didorong untuk bergegas mengikuti instruksi pemerintah terkait migrasi siaran. Secara terang-terangan melalui seruan berpindah saluran ataupun melalui cara yang santun dan berkesan natural seperti melakukan rilis hasil survei yang menyatakan bahwa publik sudah siap menyambut penggunaan TV digital.
Data survei inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan pembenaran eksekusi kebijakan. Menampilkan narasi yang menyatakan bahwa masyarakat sudah siap menerima situasinya, meskipun pada kenyataannya justru sebaliknya. Dengan dalih sudah berlandaskan metodologi ilmiah ternyata kesimpulan hasil kajian tak lebih dari sekadar pernyataan pukul rata saja.
Data survei yang tidak merepresentasikan situasi sebenarnya inilah yang berbahaya. Memutarbalikkan fakta dan realitas menjadi sesuatu yang tidak semestinya. Bagaimana tidak menyalahi fakta kalau kenyataannya orang-orang di pinggiran desa tempat mertua saya tinggal justru menganggap kebijakan penghapusan TV analog ini sebagai beban baru bagi mereka? Jangankan membeli STB seharga Rp 350 ribu, untuk lauk makan yang harganya di bawah 50 ribuan saja mesti susah payah mencarinya.
Bukankah ada jatah STB gratisan? Boro-boro dapat, jatah BLT saja sering telat. Apakah situasi semacam ini yang dikatakan siap? Kita patut khawatir bahwa lembaga survei yang memang memiliki “kapasitas” mempermainkan data semacam itu akan kembali “berulah” pada tataran yang lebih kompleks. Apalagi pada tahun politik seperti sekarang ketika mesin kontestasi Pemilu 2024 mulai dipanaskan.
Coba tengok beberapa minggu terakhir ini saja, ada berapa banyak hasil survei yang dirilis? Khususnya terkait publikasi popularitas dan elektabilitas tokoh yang diperkirakan akan tampil dalam kontestasi pemilu berikutnya. Apakah rilis tersebut bertujuan untuk menjaring putra-putri calon pemimpin terbaik bangsa? Sepertinya tidak. Visi dan misi mereka hanyalah cuan semata.
Lembaga survei sedang beriklan melalui statistik yang mereka pajang. Padahal survei itu sendiri entah didanai oleh siapa. Padahal survei yang tidak mendapatkan asupan pendanaan tidak akan bisa berjalan. Sehingga kemungkinannya adalah survei popularitas tokoh yang beredar itu hanya sekadar pancingan untuk mengetuk pintu partai politik atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemegang tampuk kekuasaan berikutnya.
Lembaga survei bukanlah lembaga sosial yang tidak mengejar laba dalam operasinya. Ia hanyalah salah satu entitas bisnis yang berorientasi meraup keuntungan sebesar-besarnya.Tentu Anda masih ingat ketika dulu Jokowi dan Prabowo bertarung dalam Pilpres 2014. Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), sedangkan Prabowo dengan Hatta Rajasa. Pada saat itu setiap kubu yang bersaing juga sama-sama dibela oleh lembaga surveinya masing-masing.
Tapi anehnya, dengan klaim yang sama-sama menggunakan metodologi ilmiah, hasil hitung cepat lembaga survei untuk pemilihan umum presiden tahun 2014 kala itu justru menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa lembaga survei yang berada dibalik pasangan Jokowi – JK mengklaim bahwa kubu merekalah yang menang. Sementara, dari sisi Prabowo – Hatta pun juga menampilkan klaim serupa dengan mereka sebagai pemenangnya.
Pemilu 2019 pun tidak jauh berbeda. Bahkan semakin memanas dengan para kampret dan cebong yang turut meninggikan tensi kompetisi. Menurut saya pribadi, sejak menjamurnya lembaga survei rasanya situasi politik Tanah Air selalu berada pada tensi tinggi. Apalagi dengan kompor media sosial yang tak kunjung henti memanaskan suasana.
Bagaimana pun, angka dan data-data statistik sangat berpotensi dipermainkan oleh segelintir pihak untuk mempengaruhi opini publik sehingga memberikan suara keberpihakannya kepada kelompok tertentu. Kemasan elektabilitas yang tinggi pada salah satu tokoh atau partai politik tertentu dinarasikan memiliki probabilitas yang lebih baik dalam upaya memenangkan pemilu.
Mereka memahami psikologi publik bahwasanya rakyat cenderung tidak ingin hak suaranya keluar dengan percuma. Dalam artian bahwa masyarakat akan menghindari menjatuhkan pilihannya kepada calon yang bakalan kalah. Yang mana hal itu diperlihatkan secara vulgar melalui hasil survei perihal figur siapa mengungguli siapa; partai ini mengungguli partai itu.
Dengan kata lain, inilah bentuk dari upaya intimidasi dan penggiringan opini. Secara tidak langsung mereka yang berkepentingan tersebut seolah ingin berkata kepada kita semua, “Percuma pilih si B, si C, atau si D. Pasti bakalan kalah. Daripada hak suaramu terbuang percuma, lebih baik pilih si A saja!” Pikiran kita digiring dan dikikis kemerdekaannya untuk menentukan pilihan.
Adalah hak bagi setiap warga negara untuk memilih figur atau partai politik mana pun yang diyakininya mampu menjadi corong ideologi, keyakinan, visi, serta harapan atas suatu keadaan. Karena itulah esensi utama dari demokrasi. Karena itu juga yang seharusnya menjadi dasar kita menjatuhkan pilihan. Hegemoni lembaga survei diakui atau tidak cenderung mendorong penyempitan demokrasi itu sendiri.
Hak untuk tampil sebagai pemimpin republik dikotak-kotakkan pada kalangan tertentu saja. Dengan dalih “mewakili pikiran publik” hal itu seakan menjadi pembenaran bahwa tidak semua orang setara dalam berkompetisi di negara demokrasi.
Agar kemerdekaan dalam berdemokrasi tidak lagi terganggu, publik harus berani melawan hegemoni yang dimiliki oleh lembaga-lembaga survei itu. Dan, Pemilu 2024 mendatang adalah momentum yang tepat untuk melakukannya. Akankah pada Pemilu 2024 mendatang kita masih percaya pada survei-surveian?
Dikutip dari detikom Selasa 29 November 2022.
 | BalasTeruskan |
