Jakarta – Fusilatnews -Tiga kandidat Presiden Republik Indonesia akan bertarung menuju Istana pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mempublikasikan visi misi serta rencana programnya. Hanya sedikit yang baru dan original selebihnya meneruskan legasi pemerintahan yang lama dan klaim penyempurnaan gagasan lama
Hal yang harus dipahami, pajak bukan program populis dan harus hati-hati dalam penyususnan dan penerapan kebijakannya meski begitu pajak merupakan sumber penting bagi pendapatan negara untuk membiayai penbabb banyak membicarakan rencana pajak yang akan diambil apabila terpilih.
Sebelumnya, kalau melihat realisasi APBN Kita, penerimaan pajak untuk periode Januari – Agustus masih tumbuh positif terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Realisasinya mencapai Rp1.246,97 triliun (72,58% dari target) atau tumbuh 6,4%.
Penopangnya adalah PPh non migas yang sebesar Rp708,23 triliun (81,07%) atau tumbuh 7,06%. Kemudian PPN berhasil dikumpulkan Rp477,58 triliun (64,28%) atau tumbuh 8,14%. Sementara PBB & Pajak Lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB migas, sedangkan PPh Migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi .
Kinerja penerimaan tahun 2023 melambat dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ke depannya, penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya
Meski demikian, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai realisasi yang lebih besar dari target APBN 2023 yang sebesar Rp1.718 triliun. penyebabnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan spillover effect dari kenaikan harga komoditas tahun 2022. Profit tahun 2022 dilaporkan pada SPT Tahunan yang disampaikan dan dibayarkan PPh terutangnya pada April 2023.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Target ini tumbuh 9,4% dibandingkan perkiraan realisasi 2023 yang mencapai Rp1.818,2 triliun.
Kebijakan pungutan pajak dar tiga kandidat :
Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar : Pasangan yang mengusung tema ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’ ini menampilkan beberapa rencana yang berkaitan dengan pajak. Antara lain meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029).
Kemudian memastikan seluruh insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal.
Anies dan Imin juga menyinggung soal rencana yang sudah disampaikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mengimplementasikan nilai ekonomi karbon melalui penerapan pajak karbon, penerapan sistem perdagangan karbon yang inklusif dengan standar dan kriteria yang jelas, serta instrumen lainnya memastikan penurunan bersih emisi gas rumah kaca.
Pada sektor agraria, ada janji untuk menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka : Calon Presiden Prabowo Subianto dan wakil Gibran Rakabuming Raka menjanjikan perubahan besar bagi pajak di Indonesia. Pasangan tersebut ingin menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dan menurunkan tarif PPh 21 jika terpilih.
Dalam dokumen Visi Misi Indonesia Maju yang disusun Prabowo-Gibran, Senin (30/10/2023)
“Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio),” tulis dokumen tersebut.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP, penghasilan Tidak Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan masih sebesar Rp54.000.000 per tahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan.
Sementara itu untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 kini berlaku antara 5% sampai dengan 35%, tergantung besaran pendapatan. Adapun rasio pajak per akhir 2022 adalah 10,39%.
Hal lain yang juga direncanakan oleh Prabowo dan Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru. Di mana pajak dan bea cukai akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Paslon janji mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah, menghentikan praktik manipulasi (misinvoicing) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (smelter, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya).
Kemudian memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional, serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal, menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
Pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi, ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil dan memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final
Ganjar Pranowo – Mahfud MD : Calon Presiden Ganjar Pranowo melihat sistem perpajakan di Indonesia masih jauh dari tataran ideal. Baik dari sisi pembayaran pajak hingga warga yang sudah menjalankan kewajibannya tapi masih dikejar oleh petugas.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ganjar menyatakan pembayaran pajak kini masih sulit. Warga kesulitan untuk memahami bahasa dan aturan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tentu kewajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah kenapa kok membayar pajak sulit kenapa kemudian tidak dipermudah maka penataan mulai dari regulasinya sistem dan kelembagaannya,” ungkap Ganjar.
Ditjen Pajak wajib berisikan orang dengan penuh integritas dan dedikasi. Menurut Ganjar, ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Petugas yang sengaja mencari celah untuk mendapatkan uang dari jalur yang tidak benar juga harus ditindak tegas.
“Saya kira cepat diganti jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan itu ini tidak akan pernah tercapai,” terangnya.
Ganjar juga menyinggung kebiasaan Ditjen Pajak mengejar warga yang sudah menjalankan kewajibannya. Bahkan mereka yang sudah melakukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty).
“Kemudahan-kemudahan inilah yang membikin badan dan pengusaha rindu pada soal itu karena saya juga ikut tax amnesty saya udah bayar pajak kenapa saya masih dikejar. Itu tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat. Kita ingin maju lebih cepat lagi daan itu tidak bisa,” kata Ganjar.
