Jakarta – Fusilatnews – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa keabsahan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Jakarta akan ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pernyataan ini disampaikan Yaqut setelah muncul wacana mengenai pelaksanaan Muktamar tandingan PKB di Jakarta, yang direncanakan pada 2-3 September 2024.
Yaqut, yang sebelumnya telah dipecat dari jabatannya sebagai kader PKB oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa Muktamar yang sah adalah yang nantinya diakui oleh Kemenkumham. “Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham,” kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Muktamar PKB di Jakarta ini diinisiasi oleh sejumlah kader PKB yang berseteru dengan Cak Imin, termasuk Lukman Edy dan beberapa tokoh lainnya. Mereka mengklaim bahwa Muktamar di Jakarta akan menjadi Muktamar PKB yang “sebenarnya,” berbeda dengan yang telah digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Tommy Kurniawan, Ketua Garda Bangsa, organisasi sayap PKB, menyatakan bahwa organisasinya akan menjadi garda depan untuk membela Muktamar yang telah diselenggarakan di Bali. Ia menegaskan bahwa Garda Bangsa siap melakukan pembubaran jika Muktamar tandingan di Jakarta tetap dilaksanakan dan tidak mendapat pengesahan dari pihak berwenang. “Jika polisi atau aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan, kami pastikan jajaran Garda Bangsa akan melakukan pembubaran terhadap muktamar tandingan itu,” tegas Tommy.
Tommy juga menyebut bahwa pada Muktamar di Bali, Garda Bangsa telah bekerja sama dengan aparat kepolisian serta pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk mengamankan jalannya acara. Dalam Muktamar tersebut, peserta telah menyepakati untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB yang sah dan Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro PKB.
Dengan adanya polemik ini, keputusan akhir mengenai keabsahan Muktamar akan sangat bergantung pada Kemenkumham. Perseteruan internal ini menunjukkan ketegangan yang masih kuat di tubuh PKB, menjelang Pilpres dan Pileg 2024.
