Seandainya Koalisi 7 Partai-partai pendukung Jokowi itu, kompak sampai pemilu 24, maka selesailah sudah urusan Cupras-Capres. Justru koalisi itu diujung harusnya bersatu padu, malah porak poranda. Untuk menentukan Calon Presiden, diantara mereka pun sulit. Setelah terpilih Capres, masalah berikutnya, adalah mencari Wacapres. Jadi pertanyaan kemudian adalah, apa arti PDIP mengantongi PT 20%? Ia bisa sendiri. Apa arti selama 8 tahun berkoalisi duduk bersama, menikmati manisnya kekuasaan bersama pula, lalu diujungnya bersaing, bertengkar dan saling menjatuhkan?
Lalu dipakailah hujjah buhun “tak ada koalisi yang langgeng, yang ada kepentingan yang sama”. Dalil lain, seolah-olah terbutakan oleh kedunguannya sendiri, diungkapkan lagi ayat “ politics is the arts of possibilities”.
Memotret gerak-langkah parpol-parpol expired, tetapi diberi legitimasi untuk mengusung Capres/Cawapres 24, adalah gambar rubuhnya akal sehat. Ruwetnya merajut kebersamaan. Runtuhnya integritas. Vision dan political endeavor – nya bluur. Sekaligus siluet kebingungan diantara mereka sendiri.
Melanjutkan rekam jejak yang buruk, seperti ini ; Indonesia memang aneh sendiri. KH. Hamza Haz, usai menjadi Wapres, kemudian ikut Pilpres berikutnya, melawan Megawati yang pernah menjadi wakilnya. Jusuf Kalla, juga begitu. Usai sebagai Wapres SBY, lalu menjadi lawan Capres SBY pada pilpres berikutnya. Bahkan saling mengklim keberhasilan saat jadi wapresnya. Lebih dahsyat lagi Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pada Pilpres 2019, yang dahulu adalah lawan perang siang-malamnya, bahkan hingga ada korban mati, bentrok pisik saling melukai, lagu bergaubung dengan Pemerintahan Jokowi itu.
Mereka tidak memperdulikan konstituten, yang tersayat-sayat sebagai luka politik itu masih berbekas dan tetap menganga. Kini Prabowo dan Sandi, sepertinya akan saling berhadapan, sedang menyiapkan diri, menjadi lawan diametral pada Pilpres 24 nanti.
Kembali kepertanyaan yang paling mendasar, mengapa PDIP tidak dapat mengumumkan sekaligus Capres dan Cawapresnya? Apa masalahnya? 7 Partai berkoalisi sebagai pendukung selama 8 tahun, apa sulitya bersama-sama lagi ke Pilpres 24? Sehingga seolah-olah menentukan Cawapresnya, justru yang paling sulit, sehingga harus berlama-lama, harus panjang rentang negosiasinya. Atau Capres-capres itu, kurang pamornya, sehingga key point-nya justru ada pada kehadiran Cawapres itu?
Asumsi lain, parpol-parpol yang berkoalisi dengan PDIP itu, menilai pencalonan Jokowi oleh PDIP selama dua kali itu, gagal!? Sehingga akhirnya hanya PPP yang bersedia merapat ke PDIP, siap membawa dan mengusulkan Cawapresnya? Mengapa Golkar tidak mengusulkan Airlangga Hartarto menjadi Cawapres, padahal kini sedang kasak kusuk menggelandang cari posisi itu? Mengapa Nasdem mendahului partai-partai sekoalisi, mengusung Anies Baswedan sebagai Capresnya?
Lalu, bila benar Ganjar Pranowo (PDIP) akan disandingkan dengan Sandiaga Uno (PPP-partai suaranya kecil), penasaran bertanya, mengapa tidak dengan calon dari Golkar yang lebih besar suaranya? Bukan suatu kemustahilan pula, bila kemarin PDIP dapat mengumumkan pasangan Capres dan Cawapresnya sekaligus, kemudian semua partai koalisi Jokowi deklarasi, sejatinya, ”sami’na wa atho’na”, karena koalisi sudah terbangun selama 8 tahun itu. Sama-sama telah menikmati lazatnya kue kekuasaan. Sama-sama berkomitmen ingin melanjutkan jejak-jejak Jokowi itu.
Last but not least, mengapa PDIP mengusung Ganjar Pranowo, yang diawal justru banyak pentolan-pntolan PDI, termasuk Mega, resistant?
