FusilatNews – Pernyataan Joko Widodo yang menyebut dirinya “bukan siapa-siapa” dan hanya “orang kampung” dalam merespons Jusuf Kalla seharusnya menjadi momen reflektif. Bukan sekadar kalimat retoris, melainkan pengakuan simbolik bahwa kekuasaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari proses panjang, dukungan kolektif, dan dinamika politik yang kompleks.
Namun, ironi justru muncul bukan dari pernyataan itu sendiri, melainkan dari reaksi para pendukung—atau lebih tepatnya, buzzer politik—yang menyerang balik dengan narasi yang jauh dari etika kenegarawanan.
Rendah Hati yang Kehilangan Makna
Dalam politik, kerendahan hati adalah kekuatan. Ketika Jokowi mengatakan dirinya bukan siapa-siapa, itu bisa dibaca sebagai upaya meredam konflik dan menghindari polemik personal. Ia bahkan menolak menilai pernyataan JK yang menyinggung kondisi negara, menyerahkan penilaian kepada publik.
Sikap ini, jika berdiri sendiri, layak diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan politik.
Namun, persoalannya: apakah sikap itu konsisten dengan ekosistem kekuasaan yang mengelilinginya?
Buzzer: Pedang yang Berbalik Menjadi Racun
Alih-alih menjaga nada damai, elite pendukung Jokowi justru mengambil jalur konfrontatif. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui pernyataannya, tidak hanya membela Jokowi, tetapi juga menyerang JK dengan mengungkit kegagalan politik masa lalu—termasuk kekalahan dalam Pilpres 2009 dan dinamika pencalonan tokoh lain.
Ini bukan sekadar pembelaan. Ini adalah bentuk delegitimasi personal.
Argumen PSI bahwa kemenangan politik tidak ditentukan oleh satu orang memang benar secara normatif. Tetapi cara menyampaikannya—dengan menyinggung kekalahan masa lalu—menunjukkan bahwa politik hari ini tidak lagi beroperasi dalam kerangka etika, melainkan dalam logika “balas serang.”
Padahal, jika ingin jujur, sejarah mencatat bahwa politik Indonesia selalu merupakan kerja kolektif: partai, relawan, oligarki, hingga momentum sosial. Bahkan Jokowi sendiri pernah mengakui bahwa JK memiliki peran dalam mendorongnya maju ke Pilgub DKI.
Artinya, yang dipertontonkan hari ini bukan perdebatan fakta, melainkan perebutan narasi.
Dari Negarawan ke Arena Gladiator
Masalah utama bukan pada siapa yang benar—JK atau Jokowi. Masalahnya adalah bagaimana konflik ini ditransformasikan di ruang publik.
Ketika seorang tokoh senior seperti JK menyampaikan klaim perannya, itu bisa diperdebatkan secara elegan. Tetapi ketika respons datang dalam bentuk serangan personal oleh para buzzer, diskursus publik turun derajat: dari dialektika menjadi agitasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan hari ini tidak hanya dijaga oleh institusi formal, tetapi juga oleh “pasukan opini” yang bekerja di ruang digital. Mereka tidak bertugas menjelaskan, tetapi memenangkan persepsi—dengan segala cara, termasuk mendiskreditkan.
Jokowi di Persimpangan Moral
Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah Jokowi benar-benar tidak terlibat dalam pola serangan ini?
Secara formal, tidak ada bukti langsung. Tetapi secara politik, sulit menyangkal bahwa buzzer bekerja dalam orbit kekuasaan. Mereka tidak berdiri di ruang hampa.
Jika Jokowi benar-benar ingin menjaga citra sebagai “orang kampung” yang rendah hati, maka seharusnya ia juga memastikan bahwa para pendukungnya tidak merusak nilai tersebut dengan serangan yang tidak proporsional.
Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga tentang apa yang dibiarkan terjadi.
Penutup: Etika yang Terkikis
Polemik Jokowi-JK seharusnya menjadi ruang refleksi tentang etika dalam politik Indonesia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: ia menjadi panggung bagi banalitas kekuasaan, di mana loyalitas diukur dari seberapa keras seseorang menyerang lawan.
Kerendahan hati Jokowi, jika tidak diiringi dengan pengendalian terhadap para pendukungnya, hanya akan menjadi simbol kosong.
Dan ketika simbol kehilangan makna, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa etika.
