Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroDalam sebuah ruang remang yang dipenuhi aroma kertas tua dan kepulan asap pipa, kita barangkali bisa membayangkan Hergé dan Gan KL duduk berhadapan. Di atas meja mereka, terhampar sketsa-sketsa petualangan: Tintin yang melintasi kemacetan Jakarta menuju Sydney, dan para pendekar berbaju ringkas yang terbang di atas genteng-genteng kota raja. Sekilas, mereka hanya bercerita tentang hiburan. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke balik setiap goresan pena dan pilihan diksi saduran, kita sedang menyaksikan sebuah teater moral tentang bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana kesalahan diingat, dan bagaimana sebuah bangsa memilih untuk merahasiakan lukanya.
Di Indonesia, kita memiliki sebuah frasa yang sering kali diucapkan dengan nada takzim, seolah-olah ia adalah puncak dari segala kearifan: Mikul Duwur Mendem Jero. Secara harfiah, ia berarti memikul setinggi-tingginya jasa dan menanam sedalam-dalamnya aib. Dalam lingkungan domestik, ini adalah bakti yang luhur. Seorang anak tak perlu mengumumkan keburukan ayahnya di pasar; seorang murid selayaknya menjaga marwah gurunya di depan umum.
Namun, tragedi komunikasi politik kita bermula ketika etika ruang tamu ini dipindahkan secara paksa ke Istana Negara. Ketika Mikul Duwur Mendem Jero berubah menjadi doktrin publik, negara berhenti berfungsi sebagai sistem hukum dan berubah menjadi sistem kekerabatan yang kolusi. Kita melihatnya dalam sejarah panjang transisi kekuasaan kita—sebuah rangkaian “balas budi” dan “perlindungan reputasi” yang membuat publik kehilangan haknya untuk belajar dari kegagalan.
Cermin dari Dunia Persilatan
Mari kita menengok sejenak ke arah timur, melalui jendela-jendela cerita silat (Cersil) yang begitu populer di tangan Gan KL. Mengapa kisah-kisah ini tetap relevan? Barangkali karena mereka menyajikan sebuah antitesis yang tajam terhadap kebisuan politik kita.
Dalam cersil, “Budi” adalah mata uang moral yang paling berat. Seorang tokoh bisa berhutang nyawa, dan utang itu harus dibayar, bahkan dengan nyawa pula. Namun, para maestro seperti Jin Yong atau Liang Ie Shen—yang disadur dengan begitu lincah oleh Gan KL—selalu menempatkan sebuah pagar api bernama Hiap (Keadilan/Kepahlawanan). Ketika Budi bertabrakan dengan Keadilan, sang pendekar dipaksa memilih. Dan dalam dunia ini, pilihan yang paling agung bukanlah menyembunyikan kesalahan sang penolong, melainkan menegakkan kebenaran meskipun itu berarti menjadi “anak durhaka”.
Ambil contoh Tio Tan Hong dalam Pedang Kayu Harum (Ping Zong Xia Ying). Ia memikul beban sejarah keluarganya yang dianggap sebagai antek pengkhianat. Secara personal, ia punya seribu alasan untuk membenci Dinasti Ming dan “menanam dalam” dendam keluarganya demi memulihkan martabat trah Tio. Namun, Tio Tan Hong adalah seorang sistemis dalam caranya yang paling murni. Ia melihat bahwa jika ia mengejar dendam personal, sistem sosial yang lebih besar (negara dan rakyat) akan hancur oleh invasi Mongol. Ia memilih untuk “memikul tinggi” kepentingan rakyat di atas sentimen keluarganya. Ia tidak menutupi sejarah; ia melampauinya.
Atau lihatlah Yo Ko dalam Kembalinya Pendekar Pemanah Rajawali. Yo Ko menghabiskan masa mudanya dalam bayang-bayang sosok ayah yang tidak ia kenal, Yo Kang. Di kepalanya, sang ayah adalah pahlawan yang dizalimi. Namun, ketika kebenaran terungkap bahwa ayahnya adalah seorang kolaborator musuh yang tewas karena kejahatannya sendiri, Yo Ko tidak memilih untuk mendem Jero fakta tersebut demi kehormatan nama belakangnya. Ia menelan pahitnya kebenaran. Ia mengakui kesalahan ayahnya, dan dengan itu, ia memutus kutukan sejarah. Ia berhenti menjadi tawanan masa lalu.
Lalu ada Li Jien Nan dalam seri Pisau Kilat (Xiaoyi Enchou Lu). Judul aslinya secara eksplisit memuat kata “Budi” (En) dan “Dendam” (Chou). Li Jien Nan sering kali terjepit di antara orang-orang yang pernah membantunya, namun kini berada di sisi yang salah secara moral. Baginya, menegakkan keadilan terhadap seseorang yang pernah berbudi padanya adalah bentuk penghormatan tertinggi. Sebab, membiarkan seorang penolong terus berbuat zalim justru adalah bentuk pengkhianatan terhadap makna budi itu sendiri.
Dalam cersil-cersil ini, sejarah tidak pernah dikubur. Kesalahan guru, orang tua, atau pemimpin perguruan adalah sesuatu yang harus dihadapi, dibedah, dan jika perlu, dibersihkan. Inilah yang disebut “Pembersihan Pintu Perguruan”. Sebuah organisasi tidak bisa sehat jika ia terus menyimpan bangkai di bawah karpet kehormatan.
Akar Lokal yang Terpinggirkan
Pertanyaannya kemudian: apakah kita harus menjadi “China” untuk memahami ini? Tentu tidak. Tesis yang mengatakan bahwa bangsa kita secara genetis ditakdirkan untuk selalu Mendem Jero adalah sebuah kekeliruan sejarah. Jika kita menggali lebih dalam, Nusantara memiliki tradisi-tradisi yang justru sangat transparan dan egaliter.
Mari kita bicara tentang Tradisi Pepe atau Munggah Watangan. Di pusat kekuasaan Jawa yang sering dianggap feodal, rakyat jelata memiliki sebuah mekanisme protes yang sangat visual. Mereka akan datang ke alun-alun, mengenakan pakaian putih, dan duduk diam berjemur di bawah matahari yang terik. Ini adalah tindakan “menjemur” persoalan. Ketika seorang pejabat atau kebijakan dianggap lalim, rakyat tidak “menanamnya dalam-dalam”. Mereka membawanya ke ruang terbuka, di hadapan Raja dan semesta. Ini adalah bentuk transparansi purba, sebuah bukti bahwa harmoni tidak boleh dibangun di atas kebohongan.
Lalu ada narasi mengenai Minak Jinggo. Dalam versi sejarah resmi yang sering dipentaskan dalam ketoprak, ia adalah pemberontak yang buruk rupa. Namun dalam narasi-narasi rakyat di pesisir atau wilayah yang jauh dari pusat, Minak Jinggo adalah simbol gugatan terhadap janji penguasa yang dikhianati. Ia menolak untuk patuh buta. Ia adalah antitesis dari kepatuhan total. Ia menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa pandai ia menutupi aib atasannya, melainkan seberapa berani ia menuntut hak dan kebenaran.
Budaya di luar Jawa bahkan lebih gamblang lagi dalam menyikapi dilema budi vs keadilan. Di tanah Bugis-Makassar, kepatuhan kepada pemimpin adalah kontrak sosial yang berlandaskan pada Siri’ dan kebenaran. Frasa “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah” adalah sebuah konstitusi moral yang hidup. Tidak ada kewajiban untuk “memikul tinggi” seorang raja yang telah kehilangan kompas moralnya. Kesetiaan adalah hasil dari keadilan, bukan syarat mutlak yang harus diberikan secara cuma-cuma.
Demikian pula dalam filosofi Minangkabau. Prinsip “Mufakat di bawah, benar di atas” secara eksplisit menyatakan bahwa kebenaran objektif memiliki posisi yang lebih tinggi daripada konsensus atau perintah atasan. Jika sebuah keputusan pemimpin bertentangan dengan kebenaran (logika dan etika), maka ia tidak boleh “ditanam” dalam kesepakatan diam. Ia harus digugat.
Tragedi “Budi” dalam Politik Modern Kita
Lalu, apa yang terjadi pada Indonesia hari ini? Hubungan antara Soeharto-Soekarno hingga Prabowo-Jokowi menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman Mikul Duwur Mendem Jero dalam merusak sistem belajar bangsa.
Ketika Pak Harto memilih untuk “memenjarakan” Bung Karno dalam pengasingan yang sunyi namun secara resmi tetap menyebutnya sebagai Proklamator, di sana ada upaya untuk Mendem Jero konflik ideologis yang seharusnya dibedah secara intelektual oleh publik. Kita tidak pernah benar-benar belajar mengapa Orde Lama jatuh dan apa saja lubang-lubang sistemiknya, karena transisi itu dilakukan dengan cara menyembunyikan luka, bukan mengobatinya.
Pola ini berulang. Hubungan antara pemimpin sering kali tampak seperti sebuah transaksi “perlindungan reputasi”. Siapa yang berkuasa hari ini akan melindungi aib penguasa kemarin, dengan harapan aibnya sendiri akan dilindungi oleh penguasa esok hari. Ini adalah sebuah lingkaran setan. Akibatnya, publik—seperti penonton komik Tintin yang hanya melihat panel-panel tanpa dialog—kehilangan konteks mengenai mengapa sebuah kebijakan gagal atau mengapa sebuah institusi korup.
Dalam istilah Teori Sistem, sebuah sistem yang sehat membutuhkan feedback loop (lingkaran umpan balik) yang jujur. Kegagalan adalah informasi berharga untuk melakukan koreksi. Namun, jika kegagalan itu “ditanam dalam-dalam” (mendem jero), sistem tersebut kehilangan kemampuan untuk belajar (learning disability). Kita ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama karena kita dilarang untuk melihat kesalahan tersebut di masa lalu.
Menuju Etika “Pendekar” Publik
Sebagai penutup, barangkali kita perlu melakukan dekonstruksi terhadap cara kita memahami kesetiaan. Kesetiaan sejati tidaklah berbentuk kebisuan. Jika kita belajar dari tokoh-tokoh Gan KL, kesetiaan seorang pendekar kepada negerinya justru dibuktikan dengan keberaniannya menghunus pedang terhadap ketidakadilan, meskipun itu dilakukan oleh sosok yang pernah memberinya kehidupan.
Kita tidak perlu menjadi “anti-budaya” untuk menjadi demokratis. Kita hanya perlu meletakkan filosofi pada tempatnya yang tepat. Mikul Duwur Mendem Jero adalah etika domestik untuk menjaga kehangatan keluarga. Namun di ruang publik, di bawah cahaya matahari alun-alun, etika yang harus berlaku adalah etika “menjemur”.
Apa yang salah harus terlihat, apa yang busuk harus dibedah, dan apa yang gagal harus dicatat.
Pemimpin Indonesia di masa depan haruslah mereka yang berani berkata: “Jangan pikul tinggi kesalahanku, dan jangan tanam dalam kegagalanku. Biarlah sejarah mencatatnya dengan jujur, agar anak cucu kita tidak perlu terjatuh di lubang yang sama.”
Sebab, sebuah bangsa yang besar bukan dibangun di atas tumpukan aib yang dikubur rapi, melainkan di atas fondasi kebenaran yang, meskipun pahit, diterima dengan lapang dada. Kita butuh lebih banyak “Pendekar” dalam politik kita—mereka yang paham bahwa hutang budi pada seorang individu tidak boleh dibayar dengan cara mengkhianati seluruh bangsa. Hanya dengan cara itulah, kita berhenti sekadar menjadi penonton sejarah yang bingung, dan mulai menjadi penulis narasi kita sendiri yang lebih adil dan bermartabat.===
CIMAHI, 26 April 2026
Penulis:
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
