Langkah Prabowo Subianto melantik dan merombak pejabat dalam Kabinet Merah Putih kembali memunculkan satu pertanyaan mendasar: sebenarnya arah yang ingin dituju itu apa—efisiensi atau ekspansi kekuasaan?
Di satu sisi, publik disuguhi narasi “penyegaran” dan “penguatan kinerja”. Namun di sisi lain, realitas yang terlihat justru mengarah pada penambahan struktur, pengisian posisi baru, dan rotasi figur yang tak selalu berkorelasi dengan peningkatan performa pemerintahan.
Di sinilah kontradiksi itu mulai terasa.
Kabinet: Dirampingkan atau Justru Diperluas?
Secara teori, reshuffle adalah instrumen untuk memperbaiki kinerja. Presiden mengganti yang lemah, menguatkan yang strategis, dan merapikan struktur agar lebih efektif. Namun, yang terjadi belakangan justru memperlihatkan pola berbeda: jabatan bertambah, posisi baru muncul, dan lingkar kekuasaan makin melebar.
Jika tujuannya efisiensi, maka logikanya sederhana:
- struktur dipangkas
- birokrasi dipersingkat
- kewenangan dipusatkan secara efektif
Namun ketika yang terjadi adalah sebaliknya—lebih banyak kursi, lebih banyak aktor—maka publik berhak bertanya: ini perampingan atau justru penggemukan kabinet?
Kinerja yang Tak Kunjung Menjawab
Masalahnya bukan sekadar jumlah kursi. Yang lebih mendasar adalah apa yang dihasilkan dari semua perubahan itu?
Di tengah dinamika reshuffle, publik belum melihat lompatan signifikan dalam sejumlah isu utama:
- stabilitas harga pangan
- kepastian lapangan kerja
- kualitas komunikasi pemerintah yang sering kontradiktif
- arah kebijakan yang kerap berubah-ubah
Alih-alih fokus pada output, energi pemerintah justru tampak terserap pada penataan internal kekuasaan.
Pertanyaannya menjadi semakin tajam:
apakah reshuffle ini untuk rakyat, atau untuk merapikan konfigurasi politik di dalam?
Komunikasi: Menguatkan Narasi atau Menutupi Realitas?
Penempatan figur-figur di sektor komunikasi menunjukkan satu hal penting: pemerintah sangat sadar bahwa persepsi publik adalah medan pertempuran utama.
Namun komunikasi yang kuat tanpa substansi hanya akan melahirkan paradoks. Narasi bisa dikendalikan, tetapi realitas di lapangan tetap berbicara.
Ketika harga kebutuhan naik, ketika lapangan kerja menyempit, ketika kebijakan berubah tanpa arah jelas—maka sekuat apa pun narasi dibangun, publik tetap merasakan ketimpangan antara kata dan fakta.
Di titik ini, komunikasi bukan lagi alat menjelaskan kebijakan, melainkan berisiko menjadi alat merasionalisasi kegagalan.
Konsolidasi Kekuasaan: Tak Terhindarkan, Tapi…
Tidak bisa dipungkiri, setiap presiden membutuhkan konsolidasi. Itu bagian dari politik. Namun konsolidasi yang berlebihan—terutama jika diwujudkan dalam perluasan jabatan dan distribusi kekuasaan—justru berpotensi menimbulkan masalah baru:
- loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi
- kebijakan menjadi kompromi politik
- efektivitas pemerintahan menurun
Dalam jangka panjang, kabinet yang gemuk bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal ketidaklincahan dalam mengambil keputusan.
Di Persimpangan Jalan
Hari ini, pemerintahan Prabowo Subianto berada di persimpangan yang jelas:
- Jika ingin efektif, maka perampingan dan ketegasan adalah kunci
- Jika ingin stabil secara politik, maka kompromi dan distribusi kekuasaan akan terus terjadi
Masalahnya, dua hal ini sering kali berjalan berlawanan arah.
Dan sejauh ini, yang terlihat lebih dominan adalah pilihan kedua.
Penutup: Pertanyaan yang Belum Terjawab
Pada akhirnya, publik tidak terlalu peduli berapa banyak pejabat yang dilantik atau diganti. Yang mereka rasakan adalah hasil.
Apakah hidup lebih mudah?
Apakah harga lebih stabil?
Apakah masa depan lebih pasti?
Jika jawabannya masih abu-abu, maka pertanyaan awal tetap menggantung:
Prabowo sebenarnya sedang membangun pemerintahan yang efisien, atau sekadar memperluas lingkar kekuasaan?
Dan selama pertanyaan itu belum terjawab dengan kinerja nyata, setiap reshuffle hanya akan terlihat sebagai perubahan bentuk—bukan perubahan arah.
