Fusilatnews – Di negeri yang katanya Pancasilais ini, tiba-tiba angin berembus dari utara, membawa kabar lama yang dibungkus kertas glossy: “Bagaimana kalau Jakarta punya kasino lagi?” Begitu katanya. Nada bertanya, tapi matanya serius. Seperti pemain poker yang pura-pura garuk kepala padahal pegang kartu As.
Saya pun termenung, bukan karena terkejut, tapi karena ingatan saya melayang pada masa ketika Jakarta belum penuh plester dan beton, ketika Bung Ali Sadikin—gubernur dengan semangat baja dan hati sekeras kepala—mengizinkan segala macam keriaan yang bikin alis para kyai terangkat.
Tapi tunggu dulu. Siapa yang memulai wacana ini sekarang? Apakah dari anak-anak muda NU yang semalaman ngaji sambil ngopi di musala kampung? Tentu tidak. Apakah dari kelompok ibu-ibu pengajian yang menyebut suami mereka “imam keluarga” sambil mengomel karena uang belanja kurang? Ah, tidak juga.
Apalagi kaum sarungan. Mereka jangankan main judi, nonton film India aja masih debat antara dosa dan hiburan. Lalu, apakah datang dari Club Betawi Rempug, kelompok yang lebih suka melestarikan silat dan tahlil ketimbang duduk manis di meja roulette?
Tentu bukan.
Wacana ini, menurut firasat saya—dan firasat jurnalis tua jarang salah—datangnya dari mereka yang setiap bicara selalu menyebut kata “proyek”, “investasi”, dan “reklamasi”. Mereka yang menganggap halal-haram itu soal fleksibel, bisa dinegosiasikan dengan senyum dan fee di bawah meja.
Tidak mustahil, ini kerjaan teman-teman koko Aguan—begitu panggilannya di dunia pembangunan. Kawan-kawan yang jago urusan ‘izin’, licin dalam ‘perizinan’, dan pintar menyulap lahan tidur menjadi mall dan apartemen yang tak bisa dibeli oleh rakyat sendiri.
Mereka ini jenis manusia yang kalau Anda tanya soal makna hidup, mereka jawab: “Return of Investment.”
Kasino bukan soal budaya atau moral. Kasino adalah soal cuan. Cuan yang mengalir bukan ke kantong rakyat, tapi ke laci besi yang hanya bisa dibuka oleh sidik jari kelompok tertentu. Mereka yang dulu bilang “bangun IKN adalah masa depan” bisa jadi sekarang akan berkata, “kasino adalah masa depan pariwisata Jakarta.”
Tentu saja, mereka akan menyelipkan kata “legalisasi” dan “regulasi ketat” agar terdengar lebih intelek. Mereka lupa, negara ini sudah punya sejarah panjang soal aturan yang hanya keras pada tukang bakso, tapi lumer pada konglomerat.
Ah, Jakarta. Kota yang selalu ingin modern tapi lupa bahwa modernitas tanpa nurani adalah sirkus yang gaduh. Dan rakyat cuma jadi penonton yang tak bisa beli tiket.
Jadi, ketika Anda dengar wacana kasino digaungkan kembali, jangan cari jawabannya di musala atau gardu ronda. Tengoklah ke gedung-gedung tinggi, ke rapat-rapat tertutup dengan minuman import di atas meja, di mana uang lebih lantang bicara ketimbang ayat atau undang-undang.
Dan jangan heran, kalau besok-besok ada baliho besar bertuliskan:
“Dukung Pariwisata! Kasino Adalah Solusi!”
—dengan logo Pemprov dan senyum lebar pejabat yang baru pulang dari studi banding ke Makau.
