Editorial ini tidak mewakili keberpihakan pada tokoh atau partai tertentu, melainkan panggilan nurani atas janji-janji demokrasi yang belum ditepati.
Fusilatnews – Menginjak bulan ke-9 sejak rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden, belum juga tampak tanda-tanda bahwa suara publik benar-benar menjadi kompas arah pemerintahan baru. Prabowo Subianto, presiden terpilih, seolah masih berada dalam bayang-bayang Jokowi, presiden petahana yang warisan politiknya menimbulkan luka di banyak sektor: dari korupsi, ketimpangan ekonomi, hingga matinya penegakan hukum.
Rakyat yang memilih Prabowo tidak serta-merta menginginkan kontinuitas, apalagi perpanjangan tangan kekuasaan Jokowi. Mereka menaruh harapan akan pemulihan. Namun sampai hari ini, suara-suara itu tampaknya masih diabaikan.
Kabinet yang ada saat ini lebih mencerminkan kompromi politik ketimbang representasi kebutuhan rakyat. Nama-nama loyalis Jokowi masih bertahan di lingkaran kekuasaan, seolah Prabowo tidak berani atau tidak mampu memisahkan dirinya dari jejaring yang dulu ia lawan secara lantang. Bila reshuffle kabinet yang dijanjikan hanya menjadi sarana negosiasi antarpartai dan faksi istana, maka transisi kekuasaan ini akan sia-sia. Rakyat tidak ingin kabinet tambal sulam. Mereka menuntut pemerintahan bersih yang berani melepaskan diri dari cengkeraman oligarki dan dinasti politik.
Masalah korupsi menjadi ujian paling genting. Pasca direvisinya Undang-Undang KPK pada 2019, pemberantasan korupsi praktis lumpuh. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Transparency International justru terus melorot: dari skor 40 (peringkat 85 dunia) pada 2019 menjadi hanya 34 (peringkat 115) pada 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa KPK yang dilemahkan tidak lagi menjadi lembaga pemberantas korupsi yang ditakuti. Bila Prabowo bertekad membawa arah baru, maka langkah pertama adalah mendorong revisi balik UU KPK agar independensinya dipulihkan. KPK harus kembali menjadi lembaga superbody, bukan subordinat eksekutif.
Di bidang ekonomi, rakyat menghadapi realitas pahit. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta jiwa per Maret 2024. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran (Gini ratio) nyaris stagnan di angka 0,39, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati segelintir orang. Harga-harga bahan pokok terus melonjak, dari beras hingga cabai, tanpa intervensi negara yang memadai.
Di sektor kesehatan, utang klaim BPJS kepada rumah sakit masih terus membengkak. Banyak pasien di daerah harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapat perawatan dasar. Pemerintah lebih sibuk mempromosikan retorika hilirisasi atau pembangunan Ibu Kota Nusantara ketimbang memperkuat layanan dasar yang dibutuhkan mayoritas rakyat. Program seperti Puskesmas 24 jam atau revitalisasi RSUD di kota-kota kecil hanya menjadi janji dalam pidato, bukan prioritas dalam anggaran.
Penegakan hukum pun masih memprihatinkan. Ketidakadilan dirasakan tajam oleh masyarakat kecil. Rakyat yang mencuri satu karung gabah dipenjara, sementara koruptor yang menilep triliunan rupiah bisa tertawa di luar negeri. Polri masih dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, bukan pengayom masyarakat. Banyak laporan dari masyarakat sipil tentang penyalahgunaan kekuatan, kriminalisasi aktivis, dan ketimpangan akses keadilan yang belum juga direspons.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Prabowo tak bisa menunda lebih lama untuk bertindak tegas. Ia perlu segera melakukan pembersihan internal dengan membentuk kabinet yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ia juga harus memutus mata rantai ketergantungan pada figur lama yang selama ini membajak demokrasi demi kepentingan keluarga dan kroni.
Di atas semua itu, Prabowo harus mendengarkan kembali pesan rakyat: bekerjalah bersama mereka, bukan hanya demi mereka. Rakyat bukan penonton yang pasif, melainkan mitra aktif dalam membangun negara. Pemerintahan yang hanya mendengar suara elite tak akan pernah bertahan lama.
Jika suara rakyat terus diabaikan, maka suara itu akan berubah menjadi perlawanan. Dan sejarah Indonesia sudah terlalu sering mengingatkan bahwa kekuasaan yang tuli selalu berakhir tragis.
