Oleh: Arie Putra
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kader PDI-Perjuangan paling moncer hari ini. Tanpa ada satu pun kekalahan, karier politik Jokowi sampai ke titik tertinggi. Perjalanan politik dari wali kota menuju presiden hanya ditempuh dalam kurang dari sepuluh tahun.
Kehebatan tersebut agaknya mustahil tanpa dukungan PDI-Perjuangan. Tanda tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sangat menentukan capaian Jokowi hari ini.
Awal karier Jokowi di kandang Banteng Surakarta, lalu Megawati ‘berjudi’ untuk mencalonkannya menantang petahana di Jakarta. Puncaknya pada 2014, Megawati merelakan tiket pilpres yang bisa dipakainya sendiri untuk mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini.
Sebagai seorang politisi, Jokowi tentu harus mengakui jasa besar Megawati. Begitupun sebagai bagian dari etnis Jawa atau lebih spesifik lagi orang Solo, balas budi merupakan prinsip tertinggi dalam kehidupan.
Secara sosiologis, kota Surakarta bukanlah daerah yang sederhana. Pemukiman kelas bawah dan menengah-atas dapat berdiri berdampingan. Ideologi religius kanan sampai kiri sekuler juga bersahut-sahutan di daerah yang tidak terlalu luas tersebut. Selain itu, Keraton Surakarta yang merupakan simbol penguasa tradisional juga masih berdenyut hingga hari ini.
Maka di tengah kompleksitas tersebut, warga hidup saling menjaga satu sama lain untuk memastikan stabilitas, agar terhindar dari berbagai konflik. Oleh karena itu, nilai tertinggi dalam alam kebudayaan orang Solo sangat terkait dengan “tahu budi”.
Sebelum masuk ke “tahu budi”, sepertinya kita perlu kembali membaca teori nilai kebudayaan klasik yang diutarakan oleh antropolog Koentjaraningrat. Nilai merupakan sebuah sikap dan tindakan manusia menuju hal yang baik dan semua yang dianggap ideal dalam tatanan kehidupan.
Nilai kebudayaan terkait dengan hakikat manusia dalam kehidupan, karya, kedudukan, alam, dan sosial. Manusia akan selalu bergerak menuju semua yang dianggap baik.
Budi baik bagi orang Solo merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilupakan untuk memastikan eksistensi kemanusiaannya. “Wong kang ora ngerti ing budi, padha karo kewan,” begitu bunyi metaforanya. Manusia hanya akan menjadi manusia bila selalu mengingat balas budi.
Kalau sudah lupa jasa dan kebaikan orang lain, maka tidak ada ubahnya dengan hewan. Selayaknya peribahasa melepas anjing terjepit, yang mana bisa menggigit orang yang sudah bermaksud baik untuk membebaskannya, konon ungkapan metafora Jawa di atas memiliki tambahan. “Maka kalau hewan, tentunya boleh disembelih atau kehidupannya diakhiri paksa.”
Pada zaman Orde Baru, ketegangan internal antara Presiden Soeharto dan orang-orang sekitarnya sering berujung pada “penyembelihan” karier politik atau persona non grata. Setelah mengkritisi keterlibatan keluarga Soeharto dalam mengatur pemerintahan Orde Baru, Jenderal Benny Moerdani yang dikenal setia harus mulai merasakan menjadi pesakitan. Pelan-pelan ia tersingkir, akhirnya menghilang dari lingkar kekuasaan Orde Baru.
Begitu pun dengan Letjend (Purn) Ali Murtopo, awalnya berada beberapa jengkal dari Presiden Soeharto. Kemudian, dia ditendang ke atas menjadi Menteri Penerangan. Tidak cukup di situ, Letjend (Purn) Ali juga didepak dari Menteri Penerangan, kemudian diganti dengan Harmoko yang merupakan objek tertawaan para jenderal ketika itu. Sekali lagi, pengganti Ali Murtopo “hanya” sekelas wartawan yang tidak segagah seorang jenderal militer.
Meskipun bukan lahir di Kota Surakarta, Presiden Soeharto dikenal sangat dengan kultur orang Solo. Bahkan, Ibu Negara Kedua Siti Hartinah atau Tien Soeharto merupakan keluarga ningrat Surakarta.
Kembali ke Presiden Jokowi, sangat mungkin konflik batin terjadi di dalam dirinya. Meskipun kekuasaannya sebagai seorang Presiden akan berakhir, pengaruhnya harus tetap bertahan. Di satu sisi, Presiden Jokowi sangat percaya pada hasil-hasil survei yang meletakkan nama Ganjar Pranowo sebagai kandidat teratas. Namun di sisi yang lain, Presiden sangat paham sulitnya mencalonkan Ganjar lewat PDI-Perjuangan.
Kenapa Presiden sangat terikat pada hasil survei? Sebab, Presiden Jokowi bisa mencapai titik ini berkat keimanannya terhadap angka-angka survei. Keberlanjutan pengaruhnya pun dapat lebih terjamin bila mendukung kandidat dengan hasil polling yang meyakinkan.
Namun di sisi yang lain, Presiden Jokowi harus berhadapan dengan skenario milik PDI-Perjuangan. Meskipun tidak memiliki elektabilitas sebesar Ganjar, nama Ketua DPR Puan Maharani masih memiliki dukungan elite yang sangat kuat. Tentu kekhawatirannya, kandidat usungan PDI-Perjuangan bisa kalah, kemudian semua rencana-rencana yang sudah disusun bisa berantakan.
Di tengah keterbelahan antara Puan dan Ganjar, belakangan muncul spekulasi yang mengejutkan soal kemunculan nama Megawati sendiri sebagai salah satu kandidat capres PDI-Perjuangan. Kemunculan nama Presiden Kelima ini merupakan sebuah upaya keluar dari kebuntuan antara Ganjar dan Puan.
Tentunya, pro-kontra tak dapat terhindarkan di kalangan elite PDI-Perjuangan. Situasi yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi juga akan menjadi semakin rumit. Tetapi paling tidak, jika nama Puan Maharani masih bisa ditolak karena alasan hasil surveinya tidak mumpuni, maka Presiden Jokowi tentunya sangat sulit menghindar untuk mendukung Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati.
Kembali lagi, kita bicara soal nilai kebudayaan orang Solo tadi, yakni balas budi. Jika dorongan terhadap pencalonan Megawati sebagai capres menguat, Presiden Jokowi akan menghadapi sebuah ujian kesetiaan. Apakah Presiden tetap bekerja untuk skenarionya sendiri atau mempermudah skenario Megawati sebagai capres?
Sampai pengujung 2024, Presiden Jokowi masih duduk sebagai kepala pemerintahan. Tentunya, pengaruhnya di antara partai pendukung pemerintah sangat kuat. Dukungan Presiden Jokowi terhadap Megawati bukan hanya soal kekuatan pendukung untuk bertarung, tetapi juga dapat sampai menentukan lawan tanding yang relatif sepadan untuk Megawati.
Jika betarung dengan kandidat kuat versi survei, ide pencalonan Megawati tentu tidak masuk akal. Angka survei Megawati tentu tidak semoncer Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang sudah sering mengikuti pentas elektoral. Namun jika panggung Pilpres 2024 dihelat untuk mentasnya para ketua partai politik, pencalonan Megawati sangat rasional, hanya Prabowo Subianto Ketua Partai yang punya elektabilitas mumpuni.
Di sini, peran Presiden Jokowi berkontribusi untuk menentukan tema utama dalam pilpres nanti, tarung survei atau organisasi kepartaian. Jika Presiden ingin meninggalkan legacy yang penting buat partai pendukung utamanya, tentu budi baik selama ini mesti terbayar tuntas. Namun, rencana-rencana strategisnya di masa depan seperti Ibu Kota Negara terjamin hanya lewat dukungan terhadap kandidat yang diprediksi berpeluang memenangkan kontestasi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga masih meninggalkan putranya berkarier di PDI-Perjuangan. Menjaga hubungan baik dengan partai sama pentingnya dengan memenangkan Pilpres 2024. Presiden tentu ingin sebuah akhir yang indah bagi karier politiknya, sekaligus awal yang gemilang bagi trah politik Joko Widodo.
Dikutip dari detikom Rabu 11 Januari 2023.
