Menurut Amnesty International (AI), pelanggaran HAM merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal. Ini mencakup berbagai tindakan, seperti pembunuhan, penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, penghilangan paksa, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran lain terhadap hak-hak dasar manusia.
Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok bersenjata, individu, atau entitas lainnya. Amnesty International bekerja untuk mengungkap, mendokumentasikan, dan memerangi berbagai bentuk pelanggaran HAM di seluruh dunia, serta untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan keadilan bagi para korban.
Tulisan ini akan menyoroti kesalahpahaman yang terjadi dalam paradigma penilaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penembakan yang menimpa Danramil Aradide, Letda Inf Oktovianus Sokolray, di Papua. Kesalahpahaman tersebut tercermin dalam pernyataan TNI yang menilai aksi penembakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penting untuk dipahami bahwa konsep pelanggaran HAM tidak hanya mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya, tetapi juga melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun terhadap individu atau kelompok, tanpa memandang identitas pelakunya.
Dalam konteks ini, aksi penembakan yang menimpa Danramil Aradide merupakan tindakan kekerasan yang patut diperiksa dari sudut pandang HAM.
Dalam konteks HAM internasional, pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya, tetapi juga mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun terhadap individu atau kelompok. Dengan demikian, pembantaian atau penyerangan terhadap aparat keamanan negara oleh kelompok sipil juga dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.
Konvensi Jenewa tentang Hukum dan Konflik Bersenjata serta Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah dua contoh instrumen HAM internasional yang mengatur tentang perlindungan bagi personel militer dan sipil dalam konteks konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV, misalnya, secara khusus melindungi personel militer yang terluka, sakit, atau terdampar dalam konflik bersenjata, serta menetapkan bahwa mereka tidak boleh disiksa atau dianiaya secara semena-mena.
Dalam hal ini, serangan yang menyebabkan kematian atau luka-luka pada personel militer, termasuk Danramil Aradide, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi dan hukum internasional. Meskipun demikian, penting untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan adil untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional.
Perlu dipahami bahwa perlindungan HAM bukanlah hak yang terbatas hanya pada kelompok tertentu, tetapi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu, termasuk aparat keamanan negara. Dengan demikian, upaya untuk menegakkan HAM haruslah dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu, tanpa memihak pada salah satu pihak dalam konflik.
Namun, perlu dicatat bahwa penilaian terhadap pelanggaran HAM harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan objektif, serta melalui proses penyelidikan yang teliti dan tidak memihak. Dalam kasus ini, pernyataan TNI yang mengklaim penembakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat oleh OPM seolah-olah sudah membuat kesimpulan sebelum penyelidikan yang menyeluruh dilakukan.
Tindakan seperti itu dapat memicu kesalahpahaman dan ketegangan yang lebih besar dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Papua. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan HAM, penting bagi TNI dan aparat keamanan lainnya untuk menjaga netralitas, objektivitas, dan profesionalitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti ini.
Selain itu, dalam menilai pelanggaran HAM, penting untuk memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya tempat kejadian terjadi. Papua, sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks, memerlukan pendekatan yang sensitif dan berbasis pada dialog dan inklusi, bukan hanya represi dan kekerasan.
Penyelesaian konflik di Papua tidak akan tercapai dengan mengabaikan peran serta masyarakat dan menyalahkan pihak tertentu secara sepihak. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, TNI, aparat keamanan, masyarakat sipil, maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik.
Dalam konteks penembakan yang menimpa Danramil Aradide, upaya penyelidikan yang transparan, profesional, dan independen harus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan menghindari kesan diskriminatif atau sepihak. Hanya dengan demikian, keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan dapat terwujud di Papua, tanah yang kaya akan potensi dan keragaman budaya.
