Fusilatnews – Pada awal 2026, Indonesia mengambil langkah diplomatik yang cukup kontroversial dengan bergabung sebagai anggota dalam Board of Peace, sebuah forum perdamaian global yang diluncurkan di World Economic Forum Davos dan diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Indonesia dalam forum ini segera memantik berbagai reaksi, termasuk kritik tajam dari salah seorang diplomat senior Indonesia — Dino Patti Djalal — yang menilai keterlibatan tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi dan pemikiran strategis yang matang.
Dino, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, mengidentifikasi empat lampu kuning yang menjadi tanda peringatan bagi Indonesia dalam keterlibatan ini. Pertama, meskipun Board of Peace lahir dari gagasan untuk perdamaian di Gaza, Piagam resmi lembaga tersebut sama sekali tidak mencantumkan isu Palestina atau Gaza — pun tidak menggambarkan fokus pada penyelesaian konflik yang dihancurkan oleh perang dan penderitaan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok antara tujuan awal gagasan dengan realitas forum saat ini.
Kedua, struktur organisasi Board of Peace dinilai sangat hirarkis dan tidak egaliter, di mana keputusan utama sepenuhnya berada di bawah kendali Trump sebagai Chairman tanpa batasan waktu jabatan atau mekanisme checks and balances yang adil bagi negara anggota lain. Ini memperlihatkan bahwa forum tersebut lebih mirip sebuah klub pribadi pemimpin tertentu ketimbang platform multilateral yang setara.
Ketiga, kehadiran tokoh seperti Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam forum perdamaian ini adalah ironi tersendiri — mengingat perannya dalam konflik yang melukai ratusan ribu warga sipil di Gaza. Dino melihat ini tidak hanya sebagai simbol kesalahan fokus, tapi juga potensi politisasi terhadap aspirasi kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Lampu kuning keempat menyerang esensi inti Board of Peace yang tampak “all about Trump” — sebuah forum di mana retorika dan pujian terhadap kepemimpinan Trump mendominasi narasi, sedangkan isu-isu kemanusiaan yang semestinya menjadi pusat perhatian justru tersisihkan. Ini bukan hanya ketidakseimbangan narasi, tetapi juga risiko besar bagi negara-negara anggota yang berpegang pada prinsip keadilan internasional dan kemanusiaan.
Menyadari potensi risiko tersebut, Dino mengajukan enam saran strategis kepada pemerintah Indonesia agar keikutsertaan dalam forum ini tidak justru menjadi jebakan politis yang melemahkan posisi diplomasi Indonesia:
- Selalu simpan opsi untuk keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut menyimpang dari misi perdamaian sejati dan menjadi alat agenda politik sempit.
- Bagikan pengalaman Indonesia dalam rekonsiliasi dan perdamaian — seperti proses Aceh dan Timor Leste — sebagai kontribusi positif yang bermakna.
- Pastikan kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian memiliki mandat jelas dan kontrol yang kuat, agar tidak sekadar menjadi bagian dari agenda yang bukan prioritas nasional.
- Fokus pada solusi politis dan sosial yang nyata bagi rakyat Palestina, bukan proyek pembangunan futuristik yang kehilangan jiwa kemanusiaannya.
- Tegaskan dukungan untuk kemerdekaan Palestina secara konsisten, bukan sekadar keterlibatan simbolik dalam forum internasional.
- Bersikap kritis dan independen — dan siap untuk mencabut keanggotaan bila diperlukan, demi menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Esai ini merangkum sorotan penting dari pernyataan Dino Patti Djalal bahwa sebuah forum internasional, sekecil apa pun namanya, tidak boleh membutakan negara terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan diplomasi. Indonesia, dengan sejarah panjangnya dalam perjuangan kemerdekaan serta pendekatan diplomasi bebas-aktif, sejatinya berada di posisi untuk menjadi juru suara bagi ketidakadilan global — bukan menjadi alat legitimasi politik unilateral. Maka, diskriminasi tajam terhadap struktur, tujuan, dan dinamika kekuasaan dalam forum seperti Board of Peace menjadi kewajiban moral sekaligus strategis. Kritik yang dibangun, meskipun keras, sejatinya menyelamatkan Indonesia dari jebakan retorika internasional yang menjauh dari nilai kemanusiaan sejati.
