Oleh: Hendri Sitanggang
Jakarta – Setiap akhir tahun, permintaan kebutuhan pokok semakin meningkat. Bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, tahun dan tempe biasanya naik bersama-sama. Hal ini dipengaruhi oleh liburan Natal dan Tahun Baru di mana konsumsi makanan semakin meningkat sedangkan produksi bahan makanan relatif tidak meningkat signifikan.
Pemerintah biasanya mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan stok makanan untuk mengatasi kelangkaan barang. Salah satu barang yang sangat dijaga ketersediaannya adalah beras. Seperti yang kita ketahui bersama, beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia.
Data BPS menunjukkan konsumsi rata-rata beras per kapita selama seminggu masyarakat Indonesia adalah 1,56 kg atau dalam sebulan mencapai 6,24 kg per kapita selama sebulan. Jika hasil ini dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa, maka akan diperoleh perkiraan kasar konsumsi beras rumah tangga Indonesia 1.720,8 juta kg dalam satu bulan.
Beras menjadi salah satu komponen makanan penghitungan inflasi dan garis kemiskinan makanan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sangat menaruh perhatian khusus terhadap beras. Baru-baru ini Wamen BUMN menyampaikan kekhawatirannya akan cadangan beras di Bulog yang sangat rendah. Stok beras pada 22 November 2022 sebanyak 594.856 ton. Selain itu, menurut BPS, harga beras November mengalami peningkatan menjadi Rp 11.887/kg, sedangkan harga pada Oktober Rp 11.837/kg.
Hasil estimasi produksi beras juga mengalami penurunan yaitu dari 2,43 juta ton pada Oktober menjadi 2,24 juta ton pada November 2022 (perkiraan sementara). Tren kenaikan harga beras sudah terjadi sejak Agustus 2022, namun kenaikan harga pada November lebih kecil atau melemah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan produksi beras pada November merupakan efek musiman yang terjadi di Indonesia, bukan karena terjadi karena hal khusus.
Dengan mempertimbangkan seluruh data di atas, maka opsi pemerintah untuk melakukan impor beras adalah keputusan yang baik dalam menjaga ketersediaan beras. Menteri Perdagangan sudah memberikan izin impor beras kepada Bulog sebanyak 500 ribu ton. Jika hal ini dilaksanakan, maka prestasi Indonesia untuk tidak mengimpor beras konsumsi masyarakat akan berkurang.
Kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada suatu prestasi sehingga seluruh pihak harus mendukung kebijakan tersebut. Namun yang menjadi tantangan adalah menghitung volume impor beras yang sesuai. Jika volume impor beras terlalu banyak, akan merugikan banyak petani karena harga beras menjadi berkurang.
Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi jika impor beras masih di bawah kebutuhan konsumsi akhir tahun masyarakat. Selain menyebabkan inflasi, jumlah penduduk miskin juga bisa bertambah. Oleh karena itu Bulog, Kementerian Perdagangan, BPS, dan Kementerian Pertanian harus berkolaborasi dengan baik dalam mengatasi ancaman ketersediaan beras di akhir tahun.
Kebijakan yang terbaik adalah yang memberikan manfaat masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat sebagai konsumen dan produsen. Selain itu, masyarakat tidak perlu terlalu panik secara berlebihan apalagi sampai panic buying. Hal ini justru akan menambah masalah bagi masyarakat.
Peredaran beras akan menjadi lebih sedikit dan permintaan beras meningkat tajam dari hasil estimasi pemerintah. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga ketersediaan beras. Ego sektoral pemerintah ataupun ego individu masyarakat harus dihindari.
Dikutip dari detik.com, Selasa 13 Desember 2022.
