Jakarta-FusilatNews – Suasana ruang pertemuan Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu siang (30/4), tampak tak seperti biasa. Beberapa wajah penting negara berkumpul dalam suasana yang lebih cair dari biasanya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berdiri berdampingan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Di hadapan mereka, hadir jajaran tokoh serikat buruh nasional: Presiden KSPI Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Pertemuan itu, yang disebut sebagai silaturahmi menjelang Hari Buruh Internasional atau May Day, menjadi ruang diskusi sekaligus simbol komunikasi tiga arah antara legislatif, eksekutif, dan buruh. Dalam sambutannya, Dasco menegaskan posisi DPR sebagai jembatan antara kepentingan pekerja dan pemerintah.
“Tugas kami bukan hanya membuat regulasi, tapi memastikan setiap suara buruh tidak lenyap di tengah kebisingan politik dan ekonomi,” ujar Dasco. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, baik dari tekanan global maupun dinamika dalam negeri. Oleh karena itu, menurutnya, soliditas nasional adalah keharusan. “Kita harus kompak dan tetap optimis. Presiden kita sangat mendengar aspirasi teman-teman pekerja,” katanya.
Dasco turut menyinggung pengalamannya saat berdiskusi dengan pimpinan konfederasi terkait polemik kenaikan upah buruh. Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut sempat cemas karena disparitas angka antara usulan buruh dan pengusaha. Namun, kata Dasco, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa justru upah harus dinaikkan agar daya beli meningkat. Karena ketika daya beli naik, ekonomi akan bergerak,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan hadir secara langsung dalam perayaan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). Kepastian itu, kata Said, telah disampaikan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Setidaknya, 200.000 buruh dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat diperkirakan akan memenuhi kawasan Monas.
“Kami perkirakan lebih dari 90 persen buruh dari tiga provinsi itu akan turun. Ini adalah bentuk kegembiraan sekaligus unjuk tekad untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” ujarnya.
Tak hanya soal kehadiran presiden, Said juga menekankan tujuh poin utama yang menjadi tuntutan buruh tahun ini. Tuntutan tersebut adalah:
- Penghapusan sistem outsourcing,
- Penetapan upah layak yang berpihak pada buruh,
- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan,
- Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rangka pemberantasan korupsi,
- Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan.
“Ini bukan tuntutan yang dibuat semalam. Ini hasil dari pertemuan-pertemuan panjang, dari akar rumput, dari suara mereka yang menggantungkan hidupnya pada jam kerja dan keringat,” ujar Said.
Di akhir pertemuan, suasana kembali mencair. Foto bersama diambil, senyum-senyum dilemparkan, dan janji-janji kembali diucapkan. Namun, apakah tuntutan itu akan direspons dengan nyata atau sekadar seremoni belaka, buruh akan mengawasinya—mulai dari Monas esok hari.
