Jakarta, Fusilatnews.—Persaingan antar parpol dalam Pileg, menjadi suatu keniscayaan. Ia terjadi pada setiap kali Pemilu. Perang politik. Tetapi koalisi antar Parpol (Kencan Politik) dalam Pilpres (Pemilu serempak), dalam waktu yang sama menjadi absurditas yang tidak bisa dihindari. Produk dari aturan yang tidak ajeg tersebut, melahirkan kesimpulan yang berbeda; sepihak menyebutnya sebagai gaduh politik, di pihak lain disebut sebagai dinamika politik.
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai adanya kegaduhan di koalisi pemerintahan akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai dinamika bahwa hal tersebut sebagai hal yang wajar terjadi.
“Wajar. Karena memang tinggal dua tahun lebih saja jatah Pak Jokowi. Dah bagus belum ada fenomena lame duck,” ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).
Mardani mengingatkan agar tidak ada pihak yang terbawa perasaan (baper) terkait dinamika politik yang terjadi. Sebab menurut Mardani saat ini merupakan waktu untuk ‘kencan politik’. “Nggak usah baper, nikmati aja. Memang saatnya ‘kencan politik’,” ujar Mardani.
Meski begitu, Mardani menanggap saat ini tidak ada kegaduhan yang terjadi. Menurutnya, seluruh pihak perlu tetap menjaga etika.
“Tidak gaduh, tapi traffic-nya naik, malah sehat. Asal semua tetap jaga etika. Mereka yang lalai dengan tugas ganti aja oleh Pak Jokowi,” tuturnya.
Untuk diketahui, PKS saat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. PKS akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Dan saat ini, NasDem masih masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema ‘Janji Politik Lama, Bersemi Kembali’ yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.
Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.
“Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah,” ujar Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.
“Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu,” ucap Fahri.
