Oleh: Kawan Nazar
Harapan presiden akan hadirnya kedisiplinan militer di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini berujung ironi. Penunjukan Letjen (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen oleh Presiden Prabowo pada Mei 2025 dicitrakan sebagai langkah “bersih-bersih”. Namun, setahun berselang, ia justru terseret dakwaan suap importasi kargo senilai Rp61,3 miliar. Kasus ini meruntuhkan mitos bahwa latar belakang militer adalah obat mujarab bagi penyakit birokrasi sipil.
Rekam Jejak yang Dipaksakan
Menempatkan militer pada jabatan sipil strategis seharusnya menjadi langkah luar biasa yang menuntut sosok “istimewa”—mereka yang memiliki rekam jejak linier dengan fungsi jabatan tersebut. Sayangnya, Djaka justru membawa beban masa lalu sebagai anggota Tim Mawar yang pernah divonis 16 bulan penjara oleh Mahkamah Militer. Ketika loyalitas kepada presiden lebih diutamakan daripada kompetensi sektoral, jabatan Dirjen hanya menjadi panggung akomodasi politik, bukan instrumen reformasi birokrasi.
Gap Kapabilitas: Saat “Komando” Bertemu “HS Code”
Bea Cukai adalah lembaga teknis yang mengelola tarif, valuasi pabean, dan ribuan nomenklatur barang dalam HS Code. Di sinilah letak kegagalan manajerialnya. Disiplin militer mungkin efektif untuk mobilisasi fisik, namun “ompong” menghadapi kejahatan kerah putih. Menempatkan figur tanpa latar belakang fiskal dan ekonomi serta buta terhadap detail teknis Pos Tarif hanya akan menjadi tawanan bagi bawahannya sendiri. Tanpa kapabilitas, “tangan besi” sang jenderal justru berubah menjadi perisai bagi mafia birokrasi untuk tetap bermain di bawah lindungan figur yang punya pengaruh di lingkaran kekuasaan.
Kesimpulan: Kembali ke Sistem,
Dugaan keterlibatan Djaka dalam pusaran suap Blueray Cargo—termasuk dugaan penerimaan barang mewah—menunjukkan bahwa integritas tidak melekat pada seragam atau asal-usul korps, melainkan pada rusaknya sistem. Alih-alih mendisiplinkan lingkungan tugasnya, sang pimpinan justru diduga tersedot ke dalam pusaran gaya hidup mewah dan praktik transaksional yang selama ini ingin diberantas.
Eksperimen “militerisasi” jabatan sipil ini justru menambah beban skeptisisme publik.
Sudah saatnya presiden berhenti menaruh loyalis di pos teknis. Bea Cukai butuh teknokrat yang paham anatomi perdagangan, bukan sekadar gaya kepemimpinan militeristik yang keras di permukaan namun keropos di dalam.
