Masih banyak yang menganggap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengaruh besar di kalangan elite politik dan birokrasi Indonesia, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Namun, beberapa peristiwa terbaru justru menunjukkan bahwa pengaruh tersebut mulai memudar. Salah satu contoh yang menyoroti kenyataan ini adalah kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Bahlil, yang dikenal sebagai figur penting selama pemerintahan Jokowi, kini menghadapi masalah serius terkait status gelar doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia. Penangguhan kelulusan dan gelar tersebut menyusul adanya protes dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), yang keberatan dengan latar belakang Bahlil dan hubungannya dengan sektor pertambangan. Ini bukan hanya soal akademik; keputusan UI menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang dulu berada di bawah bayang-bayang Jokowi kini tidak lagi menikmati perlindungan dan keistimewaan yang sama. Pengaruh Jokowi sebagai perisai politik bagi lingkaran dekatnya semakin tergerus.
Kasus lain yang relevan adalah potensi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jika dia benar-benar harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, ini akan menjadi sinyal kuat bahwa jaringan politik Jokowi mulai goyah. Di masa lalu, loyalis Jokowi sering kali dianggap kebal terhadap tekanan hukum. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut mungkin sudah tidak sekuat dulu.
Tidak hanya soal individu, tekanan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pun mencerminkan perubahan ini. Desakan agar proyek di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dibatalkan menunjukkan resistensi terhadap program-program yang dahulu didorong oleh pemerintah Jokowi. Meskipun PSN selama masa pemerintahannya menjadi simbol pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kini mereka menghadapi kritik dan tantangan lebih besar.
Pernyataan Ketua Bappenas di DPR RI baru-baru ini semakin mempertegas arah perubahan ini. Dengan menyatakan bahwa lebih banyak program Jokowi yang gagal daripada yang sukses, kritik ini datang bukan dari oposisi, melainkan dari dalam pemerintahan sendiri. Pernyataan ini menandakan pengakuan bahwa banyak inisiatif ambisius di era Jokowi gagal memberikan hasil yang diharapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur besar-besaran hingga program pemindahan ibu kota baru.
Ketika tokoh-tokoh seperti Bahlil dan Budi Arie mulai menghadapi tantangan tanpa perlindungan politik yang kuat, serta proyek-proyek besar Jokowi dipertanyakan validitas dan manfaatnya, muncul kesadaran bahwa pengaruh Jokowi sudah tidak sama lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa era pasca-kepemimpinan Jokowi dipenuhi dengan tantangan bagi para loyalis dan proyek-proyek peninggalannya.
Kesimpulannya, mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan Jokowi kini harus menghadapi realitas baru, di mana kekuatan politik lama mulai terkikis. Legasi yang sempat dipandang kuat dan kokoh perlahan-lahan diuji, mempertanyakan apakah pengaruh yang ia bangun selama bertahun-tahun masih mampu bertahan di tengah gelombang perubahan politik yang cepat. Dengan semakin banyaknya tantangan yang dihadapi, baik secara individual maupun kolektif, era Jokowi terlihat kian menjauh dari pusat panggung politik Indonesia.
