“Silakan nanti kita lihat saja di lapangan. Kita semuanya mengikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam, saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum. Jadi saya ndak ikut bicara,” kata Mahfud Rabu (3/4/2024) kemarin.
Jakarta – Fusilatnews – Disela acara bukber di kantor Mahfud MD Inisiative, Senen, Jakarta Pusat, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tak banyak memberikan tanggapan terkait pemanggilan empat menteri kabinet dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) besok.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu saat dimintai komentar tentang kesaksian para mantan koleganya. Mahfud hanya menegaskan sudah memberi kuasa kepada para pembela hukumnya di MK.
“Silakan nanti kita lihat saja di lapangan. Kita semuanya mengikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam, saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum. Jadi saya ndak ikut bicara,” kata Mahfud Rabu (3/4/2024) kemarin.
Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim Senin 1/4/2024 pagi Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggian empat menteri kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4).
Dalam persidangan yang menghadirkan empat menteri ini hanya para hakim konstitusi yang bisa mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dipanggil.
Keempat menteri yang dipanggil untuk bersaksi dihadapan para hakim Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Disamping menteri – menteri tersebut , MK juga menjadwalkan pemanggilan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan, Senin (1/4/2024).
Suhartoyo menegaskan keputusan pemanggilan para menteri dan DKPP itu tak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap para pemohon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Suhartoyo melarang para pemohon bertanya kepada empat menteri tersebut dalam persidangan. Ia menyatakan pemanggilan empat menteri Jokowi itu hasil kesepakatan para hakim, bukan untuk kepentingan pasangan nomor 1 atau 3.
“Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman adalah para hakim,” ucap dia.
Sebelumnya, saat sidang lanjutan di MK tim dari Anies-Muhaimin meminta MK menghadirkan empat menteri, yakni Menkeu, Mensos, Menko Perekonomian, dan Menteri Perdagangan.
Sementara tim Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan tiga menteri. Selain Menkeu dan Mensos, mereka juga meminta MK menghadirkan Menko PMK.
Mereka menilai para menteri itu mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung. Pembagian bansos ini dianggap bertalian dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, permohonan dari tim Anies dan Ganjar itu ditolak. Pemanggilan menteri dan DKPP untuk kepentingan para hakim karena keterangan mereka dikategorikan penting untuk didengarkan oleh mahkamah.
Empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil sudah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.
Keempat menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka akan dimintai keterangan soal isu politisasi bantuan sosial selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang.
Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktik politik gentong babi yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
“Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5,” kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Jokowi juga memastikan empat menterinya itu dijadwalkan hadir. Sri Mulyani akan menjelaskan soal anggaran bantuan sosial. Sementara, Risma secara spesifik akan lebih detail soal bantuan sosial secara umum.
“Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah,” katanya, Rabu (4/3/2024).
Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy bahkan mengatakan drinya sampai membatalkan rencana ke Mesir terkait penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan demi menghadiri panggilan tersebut.
“Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan yang tadi dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” jelasnya.
