Fusilat News -Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang pada awalnya bernama KCIC (Kereta Cepat Indonesia–China), adalah monumen sempurna dari bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi ambisi pribadi dan kepentingan politik sempit. Di tangan Jokowi, proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi dan modernitas bangsa itu berubah menjadi alat propaganda, ladang korupsi terselubung, sekaligus beban ekonomi jangka panjang yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Sejak awal, proyek ini sarat kejanggalan. Jokowi menolak tawaran Jepang yang lebih transparan dan berbasis studi kelayakan matang, lalu beralih ke Tiongkok dengan dalih pembiayaan tanpa jaminan APBN. Namun pada kenyataannya, Indonesia tetap menanggung risiko utang besar melalui PT KAI dan BUMN lainnya. Inilah titik awal dari manipulasi narasi publik: pemerintah menjual mimpi “tanpa beban negara”, padahal secara struktur finansial, rakyat tetap menjadi penanggung utang akhir.
KCJB bukan hanya proyek infrastruktur—ia adalah instrumen politik. Target awalnya selesai sebelum Pilpres 2019 agar Jokowi dapat menjual citra “pemimpin pembangunan” di hadapan rakyat. Namun ketika proyek tersendat, ia terus dijadikan bahan kampanye dan pembenaran atas klaim keberhasilan dua periode kekuasaan. Dari spanduk hingga pidato kenegaraan, Whoosh menjadi ikon propaganda yang memoles citra Jokowi seolah-olah ia membawa Indonesia menuju masa depan, padahal masa depan itu sedang dijual dengan harga yang mahal.
Tak berhenti di situ, proyek ini juga membuka ruang korupsi dan kolusi yang lebar. Biaya yang melonjak dari sekitar USD 6 miliar menjadi lebih dari USD 8 miliar menggambarkan kegagalan perencanaan sekaligus indikasi adanya rente politik yang mengalir di antara para pemain proyek. Dari pengadaan lahan hingga konsorsium BUMN, semuanya sarat kepentingan elit yang bersembunyi di balik jargon “kerjasama strategis”. Publik hanya melihat rel dan kereta melaju cepat, tapi tak tahu bagaimana uang rakyat menguap di baliknya.
Kini Whoosh menjadi simbol beban ekonomi nasional. Tiketnya tak terjangkau bagi rakyat kebanyakan, sementara subsidi dan utang proyeknya harus dibayar dari kas negara. Infrastruktur yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi justru menjerat anggaran dalam beban pembayaran utang, dan menambah deretan proyek mercusuar tanpa arah.
Jokowi mungkin ingin dikenang sebagai “Bapak Infrastruktur”, tapi sejarah akan mencatatnya berbeda: sebagai presiden yang menjadikan pembangunan sebagai alat kekuasaan, proyek publik sebagai panggung pencitraan, dan utang negara sebagai bahan bakar politik pribadi. Whoosh bukan simbol kemajuan, melainkan simbol betapa berbahayanya jika kekuasaan dijalankan tanpa nurani, tanpa perhitungan, dan tanpa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Whoosh melaju kencang, tapi arah bangsa justru tersesat di rel utang dan kebohongan.
