Yerusalem,-Ribuan warga Israel kembali menggelar aksi demo besar-besaran di Tel Aviv pada Sabtu (4/5/20224). Mereka menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengundurkan diri dan mendesak pemilihan umum baru. Selain mendesak Netanyahu mundur, para pedemo juga menuntut pemerintah agar segera mencapai kesepakatan untuk memulangkan para sandera dari Gaza.
Demonstrasi tersebut terjadi saat delegasi kelompok Hamas berada di Kairo dalam pembicaraan gencatan senjata dengan Israel. Media pemerintah Mesir melaporkan kemajuan nyata, meski seorang pejabat Israel meremehkan prospek berakhirnya perang di Gaza.
Kini, tekanan untuk mencapai kesepakatan dan menghentikan perang yang telah berlangsung hampir tujuh bulan makin meningkat.
Ribuan pengunjuk rasa memadati jalan-jalan Israel dengan tujuan menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Slogan-slogan yang sudah lama menuntut pengunduran dirinya dan pemilihan umum dini kembali menguat dengan penambahan slogan-slogan baru yang menyerukan pembebasan sekitar 130 sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.
Ketakutan akan potensi perang yang berkepanjangan tanpa adanya kesepakatan membuat keluarga, teman-teman, dan para pengunjuk rasa semakin khawatir akan banyaknya korban jiwa.
Dalam momen tersebut, sejumlah individu, seperti Katia Amorza yang memiliki putra yang bertugas di tentara Israel di Gaza, mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Netanyahu dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan megaphone untuk menyuarakan protes mereka.
Di sisi lain, seorang pemuka Yahudi bernama Yehudah Glick, mengkampanyekan doa Yahudi di lokasi yang dianggap sebagai Temple Mount oleh orang Israel, yang merupakan lokasi dari masjid tersuci ketiga Islam di Yerusalem, Al Aqsa.
Meskipun demikian, Rabbi Glick mengingatkan para pengunjuk rasa bahwa musuh sejati mereka seharusnya adalah Hamas, bukan Netanyahu, dan menyerukan agar demonstrasi berjalan dalam koridor demokrasi yang sehat.
Sementara itu, di antara para kritikus Netanyahu, terdapat keyakinan bahwa ancaman terhadap demokrasi sebenarnya berasal dari koalisi pemerintahannya yang bergantung pada dukungan partai-partai ultranasionalis Yahudi. Namun, ada juga pandangan dari salah satu anggota parlemen Hamas, Ohad Tal, yang menganggap bahwa tekanan militer yang lebih besar terhadap Hamas tidak akan dengan mudah membebaskan para sandera, menunjukkan kompleksitas dari konflik yang sedang berlangsung.
Pada ruang yang lain, di PBB keputusan AS untuk abstain dan tidak menggunakan veto dalam resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza, menunjukkan bahwa Presiden Biden telah memutuskan kata-kata keras saja tidak cukup.
Itu adalah kali pertama DK PBB berhasil menyerukan gencatan senjata sejak peperangan dimulai pada Oktober 2023 lalu. Upaya-upaya DK PBB sebelumnya selalu menemui jalan buntu karena diveto AS.
Netanyahu, yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu menjaga keamanan negara dan mengatur rakyat Palestina, mulai kehilangan dukungan karena dianggap bertanggung jawab atas kelemahan keamanan yang memungkinkan serangan dari Hamas. Meskipun kepala keamanannya mengakui kesalahan yang telah terjadi, Netanyahu sendiri tidak pernah mengakui tanggung jawabnya dalam hal ini.
