Indonesia kini menghadapi tantangan ekonomi serius, yakni deflasi selama lima bulan berturut-turut. Pada pandangan pertama, deflasi, yang didefinisikan sebagai penurunan harga barang dan jasa secara umum, tampak menguntungkan masyarakat. Dengan harga yang lebih rendah, masyarakat tampaknya bisa membeli lebih banyak barang dan jasa. Namun, fenomena ini justru mengungkap masalah struktural yang lebih dalam. Harga-harga yang murah bukanlah karena peningkatan produktivitas atau inovasi, melainkan karena penurunan daya beli masyarakat. Penurunan ini menandakan bahwa masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan mereka, dan bukan karena mereka tidak ingin berbelanja.
Secara teoritis, deflasi bisa dikaitkan dengan konsep deflationary spiral, sebuah siklus negatif yang terjadi ketika harga-harga turun, yang kemudian mendorong penurunan permintaan karena ekspektasi bahwa harga akan terus menurun. Ini mengurangi pendapatan perusahaan, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Deflasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang karena dapat mengarah pada stagnasi atau resesi yang berkepanjangan.
Ada tiga penyebab utama deflasi yang berlangsung di Indonesia selama lima bulan ini.
1. PHK Massal dan Penyempitan Lapangan Kerja
Salah satu penyebab terbesar dari deflasi ini adalah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat bahwa lebih dari 50.000 orang telah kehilangan pekerjaan hingga 1 Oktober 2024. Angka ini sangat signifikan dan menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang semakin tidak stabil. Dalam teori ekonomi, peningkatan pengangguran akan menurunkan aggregate demand atau permintaan agregat, yaitu total permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan mereka hilang, dan mereka tidak lagi mampu berbelanja barang dan jasa, yang pada akhirnya menekan harga-harga turun.
Lebih jauh lagi, dalam lima tahun terakhir, lapangan kerja di sektor padat karya hampir tidak berkembang. Sektor ini, yang sering dianggap sebagai penggerak bagi kelas menengah, kini terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih fokus pada investasi di sektor padat modal, seperti industri pertambangan dan teknologi. Sektor padat modal cenderung menggunakan teknologi canggih dan lebih sedikit tenaga kerja, yang berbeda dengan sektor padat karya seperti manufaktur tekstil yang dapat menciptakan banyak pekerjaan. Alhasil, nyaris 10 juta warga kelas menengah mengalami kemunduran ekonomi dan turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah selama lima tahun terakhir, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Penurunan Pendapatan dan Konsumsi Masyarakat
Penyebab kedua dari deflasi adalah turunnya pendapatan masyarakat secara signifikan. Ketika pendapatan berkurang, banyak masyarakat menahan diri untuk berbelanja. Dalam kondisi ini, rumah tangga cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dan menunda pembelian barang-barang yang dianggap tidak mendesak. Sebagian besar masyarakat bahkan mulai menggunakan tabungan mereka untuk menutupi pengeluaran harian, yang mencerminkan hilangnya aliran pendapatan reguler akibat PHK dan sulitnya mencari pekerjaan baru.
Dalam teori ekonomi, ini dikenal sebagai efek income substitution, di mana ketika pendapatan turun, konsumen akan mengubah pola konsumsi mereka, memilih barang-barang yang lebih murah atau menahan diri dari pembelian sama sekali. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya permintaan barang dan jasa di pasar, yang pada akhirnya menekan harga menjadi lebih rendah.
3. Suku Bunga Tinggi dan Kebijakan Moneter yang Ketat
Faktor ketiga yang memicu deflasi adalah kebijakan moneter yang ketat, terutama suku bunga tinggi yang dipertahankan selama beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia (BI) sempat mempertahankan suku bunga acuan yang tinggi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Suku bunga tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, baik untuk konsumen maupun perusahaan. Hal ini menekan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya menurunkan permintaan agregat.
Tingginya suku bunga telah mengurangi daya beli masyarakat, yang membuat mereka semakin enggan meminjam uang atau menggunakan kredit untuk pembelian barang-barang yang lebih mahal. Meskipun BI menurunkan suku bunga acuan pada September 2024, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan. Penurunan suku bunga bertujuan untuk merangsang permintaan melalui peningkatan likuiditas dan kredit, tetapi efeknya cenderung memakan waktu.
Prospek Ke Depan
Indonesia saat ini menghadapi dilema yang cukup serius. Jika masalah PHK dan kurangnya lapangan kerja baru tidak segera diselesaikan, daya beli masyarakat tidak akan membaik dalam waktu dekat. Tingginya suku bunga dalam beberapa waktu terakhir hanya memperparah situasi, dan meskipun sudah mulai diturunkan, dampak kebijakan tersebut masih akan memerlukan waktu untuk dapat meresap ke dalam perekonomian.
Dalam konteks global, pengalaman Jepang yang dikenal dengan istilah lost decade dapat menjadi pelajaran. Negara tersebut mengalami deflasi yang berkepanjangan akibat stagnasi ekonomi, di mana suku bunga rendah dan stimulus fiskal tidak cukup untuk memulihkan permintaan konsumen yang lesu. Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam siklus serupa.
Mengatasi deflasi memerlukan langkah-langkah terpadu, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, reformasi struktural di sektor investasi dan kebijakan industri juga perlu dipertimbangkan, agar dapat menyeimbangkan antara sektor padat modal dan padat karya.
Tanpa intervensi yang tepat, deflasi dapat memperburuk kondisi ekonomi, memperpanjang periode kesulitan, dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara luas.
