Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa Islam yang mengklaim sebagai yang terbesar di dunia, menghadirkan sebuah paradoks tersendiri. Klaim ini tentu mengundang pertanyaan mengenai metode kalkulasi yang digunakan, karena tidak semua pihak setuju atau bahkan mempercayai anggapan tersebut. Meski demikian, ada fakta-fakta lain yang menunjukkan bahwa organisasi ini sebenarnya seringkali menghadapi masalah internal yang cukup pelik dan jarang tampil dalam bentuk yang utuh dan bersatu.
Di dalam tubuh NU, terdapat friksi yang sering kali memicu konflik internal. Anggota dan simpatisannya, yang seharusnya memperkuat kebersamaan, malah terlibat dalam perbedaan pandangan dan strategi yang mengarah pada perpecahan. Hal ini membuat NU terlihat lebih sering terlibat konflik dengan sesama organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), atau Front Pembela Islam (FPI). Ironisnya, sikap keras NU terhadap organisasi-organisasi ini tidak sebanding dengan responsnya terhadap kelompok-kelompok lain seperti Ahmadiyah atau Syiah, yang bagi sebagian kalangan, dianggap lebih menyimpang dari ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas.
Konflik di antara organisasi-organisasi di bawah naungan NU juga tidak sedikit. Beberapa underbow NU, seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa, sering kali tidak sejalan dalam pendekatan dan kebijakan, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bahkan sudah menjadi karakteristik di dalam lingkungan NU sendiri. Ketidakmampuan organisasi ini untuk menyatukan elemen-elemen internalnya juga terlihat dalam kiprahnya di politik.
Tokoh-tokoh NU telah mendirikan beberapa partai politik, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi partai besar seperti klaim NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Partai-partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan bahkan Partai NU sendiri, mengalami berbagai hambatan dalam mencapai dominasi politik. Partai NU, yang langsung menyematkan nama “NU” sebagai identitasnya, bahkan gagal bertahan di kancah politik Indonesia. Partai-partai lain yang memiliki keterkaitan dengan NU, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB), juga tidak lepas dari upaya “penggembosan” yang dilakukan oleh sebagian elemen dalam NU.
Ironisnya, upaya penggembosan ini juga terjadi terhadap “anak kandung” NU sendiri, yaitu PKB. Saat ini, PKB sedang mengalami tekanan dan konflik yang melibatkan para aktivis NU. Situasi ini menunjukkan bahwa bahkan terhadap partai yang lahir dari rahim NU, ada upaya untuk melemahkan dan mengendalikan sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam organisasi.
Dinamika Internal dan Tantangan Persatuan
NU sering kali dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan persatuan di tengah berbagai dinamika internal yang ada. Perbedaan pandangan, kepentingan, dan strategi di antara para tokoh dan kelompok di dalam NU sering kali menjadi pemicu perpecahan. Misalnya, dalam konteks Muktamar yang baru-baru ini digelar, berbagai fraksi di dalam NU saling berebut pengaruh dan kekuasaan, menegaskan betapa rapuhnya persatuan di dalam tubuh organisasi ini.
Namun, dinamika ini bukanlah hal baru bagi NU. Sejak awal berdirinya, NU sudah menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kesatuan di antara anggotanya yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pemikiran yang sangat beragam. Kerap kali, perbedaan ini justru memicu konflik yang lebih banyak menguras energi untuk berdebat di internal, daripada memperkuat posisi dan kiprah NU di panggung politik dan sosial.
Menggembosi dan Taktik Dualisme: NU di Arena Politik
Sebagai organisasi Islam terbesar, NU seharusnya mampu membentuk kekuatan politik yang solid dan dominan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa NU justru sering kali terjebak dalam strategi “menggembosi” atau melemahkan pihak-pihak lain, termasuk partai-partai Islam yang pernah berafiliasi dengannya. NU misalnya, keluar dari PPP, sebuah partai Islam yang didirikannya sendiri sebagai koalisi berbagai elemen umat Islam, lalu justru melemahkannya dari luar. Sikap ini kemudian berulang pada PKS, PAN, PBB, dan bahkan PKB yang merupakan “anak kandung” NU.
Strategi dualisme NU ini tidak hanya membingungkan banyak pihak, tetapi juga melemahkan kekuatan politik Islam di Indonesia secara keseluruhan. NU tampaknya lebih memilih untuk berperan sebagai “wasit” yang menentukan siapa yang berhak “bermain” di panggung politik Islam, daripada menjadi pemain tunggal yang dominan. Sayangnya, strategi ini justru memperlihatkan kelemahan NU dalam mempersatukan elemen-elemen Islam di Indonesia.
Tantangan Kedepan: Antara Klaim Besar dan Realitas yang Membingungkan
Ke depan, NU perlu mengevaluasi posisi dan perannya dalam dunia Islam, baik secara nasional maupun global. Klaim sebagai organisasi Islam terbesar di dunia harus didukung dengan fakta yang kuat dan nyata, bukan sekadar angka tanpa dasar yang jelas. NU juga perlu menata kembali rumah tangganya sendiri, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, serta menghindari pendekatan konfrontatif yang selama ini justru memperlemah posisi NU di mata umat Islam lainnya.
Selain itu, NU harus mampu membuktikan bahwa klaim besar mereka sebagai organisasi Islam terbesar di dunia bukan hanya sebatas retorika, tetapi juga tercermin dalam kontribusi nyata terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia dan dunia. Tanpa itu, klaim tersebut akan terus diragukan dan NU akan terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan persatuan dan pengaruhnya di masa depan.
Penutup
Nahdlatul Ulama adalah organisasi dengan sejarah panjang dan peran penting dalam lanskap sosial-politik Indonesia. Namun, untuk tetap relevan dan berpengaruh, NU perlu lebih fokus pada upaya mempersatukan elemen-elemen di dalamnya dan membangun kekuatan politik yang lebih solid dan kohesif. Di tengah segala paradoks dan tantangan, NU harus mampu menegaskan jati dirinya sebagai organisasi yang tidak hanya besar dalam klaim, tetapi juga kuat dan bersatu dalam tindakan nyata.
