Di atas kertas, semboyan bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di panggung politik, semboyan itu lebih sering terdengar sebagai parodi. Indonesia dibangun atas nama kesatuan dan persatuan, namun partai-partai politik kita justru memperlihatkan kebalikannya: perpecahan, fragmentasi, dan lahirnya kelompok baru dari tubuh lama yang koyak.
Fenomena itu telah menjadi ciri khas. Seorang tokoh kalah dalam perebutan kursi ketua umum, lalu mendirikan partai baru. Seorang kader dipecat dari barisannya, lalu membentuk kendaraan sendiri. Dari rahim Golkar, misalnya, keluar Hanura, dan NasDem. Dari rahim PKS lahirlah Partai Gelora. PPP, sejak lama, pecah menjadi berbagai faksi, bahkan kadang melahirkan versi-versi mini dari dirinya sendiri. Dan ketika Prabowo Subianto tak lagi menemukan ruang di Partai Golkar maupun Partai Demokrat, ia pun merakit partai baru: Gerindra.
Politik di Indonesia berjalan seperti kaca yang jatuh ke lantai: setiap retakan tidak pernah direkatkan kembali, tapi justru dipamerkan sebagai keping baru. Di sini kita melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar konflik internal: sebuah kebudayaan politik yang personal, bukan kelembagaan. Partai hanya dianggap sebagai kendaraan, bukan rumah gagasan. Tokoh-tokoh besar berdiri di depan; partai mengikuti, bukan sebaliknya.
Dari sinilah muncul kemunafikan yang halus tapi mencolok. Di bibir, semua bicara tentang persatuan. Dalam konstitusi, partai-partai ditahbiskan sebagai pilar demokrasi. Tapi praktiknya, persatuan hanya berarti selama kepentingan pribadi masih terakomodasi. Begitu tersisih, semboyan itu gugur. Yang tersisa hanya ambisi untuk mendirikan bendera baru.
Dan lebih ironis lagi: tokoh-tokoh yang bersaing dengan penuh dendam dalam pemilihan, bisa tiba-tiba bersatu kembali ketika salah satunya menang. Mereka yang kemarin saling melukai dengan kata-kata, hari ini duduk semeja dalam kabinet. Rivalitas berubah menjadi rekonsiliasi instan. Demokrasi pun tampil sebagai drama: pertarungan di panggung, persekutuan di belakang layar.
Namun, ironi terbesar barangkali justru datang dari dalam tubuh partai itu sendiri. Fragmentasi tak hanya melahirkan partai baru, tapi juga dinasti. Nepotisme tumbuh subur, seolah partai adalah warisan keluarga. Jokowi, meski tak memiliki partai sendiri, berhasil menempatkan anak dan menantunya di jabatan publik. Megawati punya Puan. Surya Paloh menyodorkan Prananda. Partai Demokrat menjadikan AHY dan Ibas sebagai pewaris politik SBY. Partai bukan lagi rumah bersama, melainkan harta keluarga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sejarah politik Indonesia mencatat, perpecahan bukanlah pengecualian, melainkan pola. Dari PNI ke PDI, dari PDI ke PDI Perjuangan, dari Masyumi ke PNU dan turunan lainnya. Hampir tak ada partai besar yang tak pernah melahirkan “anak-anak” akibat pertikaian. Demokrasi kita pun lebih mirip peta silsilah keluarga yang penuh perceraian—dan di beberapa sudutnya, juga penuh garis keturunan.
Maka tak salah bila orang mengatakan politik Indonesia adalah politik wajah, bukan politik ide. Personal politics—di mana yang menentukan bukan gagasan tentang Indonesia, melainkan siapa yang berhasil bertahan di pucuk. Dengan begitu, kesatuan hanya retorika. Persatuan hanya seremonial. Dan demokrasi, kadang hanya panggung bagi ambisi pribadi dan keluarga.
Barangkali inilah ironi terbesar bangsa ini: kita selalu ingin menyatu, tapi selalu gagal bersatu. Seperti sebuah rumah yang terus diperluas dengan bangunan tambahan, tapi tak pernah kokoh karena fondasinya rapuh.
Pada akhirnya, politik kita bukanlah ruang gagasan. Ia hanyalah ruang kursi. Kursi yang bisa diwariskan, kursi yang bisa diperebutkan, kursi yang bisa direkatkan kembali setelah dipatahkan. Bangsa ini pernah bermimpi tentang persatuan, tapi yang tumbuh hanyalah perkumpulan kepentingan.
Kita menyebutnya demokrasi. Tapi kadang, ia tak lebih dari drama keluarga.
