Menurut Puan, Ganjar menyampaikan kritik karena Ganjar sebagai calon presiden. Kritik Ganjar menurut Puan juga karena yang bersangkutan memiliki data terkait apa yang dikritisinya.
Jakarta – Fusilatnews – Saat ditemui usai agenda MIKTA 2023 di gedung Nusantara, kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah ada instruksi khusus kepada capres Ganjar Pranowo untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo khususnya dalam penegakan hukum.
Ganjar mengkritik kebijakan presiden Jokowi khususnya terhadap penegakan hukum, Ganjar memberi ponten 5 dari 10.saat ceramah politik di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, ( 18/11)
Puan menegaskan PDIP, memiliki konsep bahwa penegakan hukum menjadi satu hal yang harus dilakukan dengan baik. Di mana harus dilakukan secara merata.
“Harus dilakukan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih,” katanya.
Menurut Puan, Ganjar menyampaikan kritik karena Ganjar sebagai calon presiden. Kritik Ganjar menurut Puan juga karena yang bersangkutan memiliki data terkait apa yang dikritisinya.
“Karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata dia.
Tak hanya itu, Puan mengatakan PDIP sejak awal hingga memasuki masa pemilu selalu menyampaikan kritiknya kepada pemerintah.
“Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa pemilu kami selalu otokritik,” katanya.
Menurut Puan kritik selalu disampaikan PDIP secara langsung atau tidak langsung pada pemerintah. Namun pada intinya kritik tersebut untuk evaluasi kinerja pemerintah.
“Tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” katanya.
Puan menyebutkan dengan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya tersebut tentu akan berdampak baik pada kemaslahatan rakyat.
“Mengevaluasi program-programnya, sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat,” kata dia.
Sedangkan tanggapan Calon wakil presiden pasangan Ganjar Mahfud Md yang sampai saat ini menjabat Menko Polhukan menegaskan menuding ada upaya pembelokan persepsi terhadap pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut nilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya 5 dari 10.
“Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1-10),” kata Mahfud melalui akun Instagram-nya, Senin (20/11).
Mahfud menjelaskan maksud Ganjar soal jebloknya penegakan hukum saat ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Mahfud menegaskan sebelum polemik di MK, berdasarkan survei Litbang Kompas pada September 2023, kepuasan publik dalam penegakan hukum mencapai 61,9 persen.
“Angka terbaik yang diraih selama ini,” ujarnya.
Bahkan, kata Mahfud, pembangunan bidang politik dan keamanan menorehkan angka spektakuler yakni mencapai 79,3 persen. Angka ini melebihi tingkat rata-rata kepuasan terhadap pemerintah sebesar 74,3 persen.
“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas sekarang ini, pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dengan statement saya dua minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah pemerintah,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 saat menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintahan Jokowi.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Ganjar menyebut penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya punya nilai antara 7 hingga 8 turun karena adanya rekayasa dan intervensi.
Tapi kalau dilihat susunan kalimatnya dimana Ganjar mengatakan bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya 5 dari 10. menunjuk kearah penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi.
Perlu diketahui era pemerintahan Jokowi membentang dari 2014 hingga kini hingga 2024 mendatang
