Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – “(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto seperti dilansir Kompas.com, Selasa (23/7/2024).
HH dimaksud adalah Herman Hery, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Diberitakan, entah kebetulan atau tidak, KPK kembali menjadikan politikus PDIP sebagai sasaran penegakan hukum. Lembaga antirasuah itu menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat.
Menurut Tessa, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.
Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung. “Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.
Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19. Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.
“Seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.
“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.
Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.
Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.
Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
