Oleh: Damai Hari Lubis-Pengamat Politik-Hukum Mujahid 212
Tidak dapat dipungkiri, berbagai kasus hukum yang melibatkan para petinggi PDIP tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi partai tersebut. Namun, ada dinamika yang lebih kompleks yang turut memengaruhi sikap politik PDIP ke depan, terutama terkait hubungan mereka dengan Presiden Joko Widodo.
Rasa kekecewaan dan dendam di kalangan elite PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya—terutama Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution—belum sepenuhnya sirna. Kekecewaan ini memuncak pada Pilpres 2023, ketika PDIP merasa dikhianati oleh Jokowi yang dianggap lebih berpihak pada kelompok di luar partai, termasuk PSI yang dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Meski Jokowi turut membesarkan PSI, partai tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam peta politik nasional, apalagi dalam lingkaran kekuasaan Prabowo.
Dengan situasi ini, PDIP kemungkinan tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, mereka juga tampaknya tidak akan secara resmi bergabung dalam koalisi. Sikap politik PDIP akan lebih mengarah pada bargaining dan menjaga hubungan politik yang saling menguntungkan, tanpa saling mengganggu. Tujuannya adalah untuk memastikan para petinggi partai tidak terkena “ombak besar” dalam pemerintahan baru, sambil tetap menjaga jarak dari Jokowi yang kini dianggap tidak lagi memiliki kekuatan politik yang signifikan.
Dalam dinamika politik yang sedang berkembang, bukan tidak mungkin PDIP pada akhirnya akan memberikan dukungan terbatas atau bahkan penuh kepada pemerintahan Prabowo, terutama jika ada kesepakatan untuk menyingkirkan Gibran dari pusaran kekuasaan demi menggantikannya dengan tokoh dari PDIP atau sosok lain yang lebih dapat diterima oleh partai.
Namun, apakah PDIP akan secara resmi bergabung dalam kabinet Prabowo atau tidak, hasilnya mungkin tidak akan memberikan perubahan yang signifikan bagi bangsa. Hal ini disebabkan oleh keberlanjutan sistem politik dan hukum yang tidak banyak berubah dari era Jokowi. Meski terjadi pergeseran kekuasaan, model politik transaksional yang sarat dengan kepentingan sempit cenderung tetap bertahan.
Idealnya, bagi pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang hukum, langkah yang paling penting adalah melaksanakan law enforcement secara tegas tanpa pandang bulu. Prabowo harus mengedepankan prinsip equality before the law dan legality demi menjaga supremasi hukum yang berlandaskan keadilan. Jika hukum ditegakkan dengan benar dan adil, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa, dan kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat.
Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan struktur kalimat yang lebih jelas dan memperkuat argumen yang disampaikan, serta menambahkan konteks yang relevan terkait posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo.
