Fusilatnews – Rakyat itu tahu. Jangan anggap mereka bodoh. Mereka hidup dari kenyataan, bukan dari pidato dan narasi pejabat. Mereka tahu kapan harga beras naik, kapan listrik sulit dibayar, kapan anak-anak mereka harus putus sekolah karena uang seragam saja tak terbeli. Rakyat itu tahu siapa yang bekerja untuk mereka dan siapa yang hanya mengumbar janji demi jabatan. Sementara pejabat kerap berbicara seolah paling tahu segalanya, rakyat justru hidup dengan realita paling telanjang.
Mari kita bicara soal angka. Negara Tiongkok, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia—lebih dari 1,4 miliar jiwa—mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Lebih dari 800 juta penduduknya berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu empat dekade terakhir, menurut data Bank Dunia. Mereka tidak punya banyak sumber daya alam jika dibandingkan dengan Indonesia, tetapi mereka punya kebijakan yang berpihak pada rakyat, industri yang produktif, dan pejabat yang, suka atau tidak suka, bekerja keras dalam strategi pembangunan nasional.
Lalu lihatlah Singapura. Penduduknya tak sampai 6 juta jiwa, luas wilayahnya bahkan lebih kecil dari Pulau Madura. Mereka tak punya tambang emas, tak punya hutan tropis, tak punya ladang sawit atau tambang batu bara. Tapi pendapatannya tinggi. PDB per kapita Singapura pada 2023 mencapai lebih dari 80.000 dolar AS, jauh di atas Indonesia yang hanya sekitar 4.700 dolar AS. Karena apa? Karena tata kelola pemerintahannya bersih, birokrasi efisien, dan orientasi kebijakannya jelas: menyejahterakan rakyatnya.
Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Penduduknya sekitar 280 juta jiwa, kekayaan alamnya melimpah. Kita punya hutan terluas ketiga di dunia, cadangan nikel terbesar, tambang emas terbesar di dunia (Grasberg), dan lautan yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Tapi ironisnya, menurut data BPS tahun 2024, lebih dari 60% rakyat Indonesia hidup dalam kategori rentan miskin dan miskin, dengan angka kemiskinan resmi sekitar 9,36%—yang jika dikalkulasi, berarti lebih dari 26 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.
Mengapa bisa begitu timpang? Bukan karena rakyat malas. Bukan pula karena Indonesia kekurangan sumber daya. Masalah utamanya adalah pada arah kepemimpinan yang keliru dan sistem yang gagal. Pejabat negara sering merasa paling tahu soal rakyat, padahal mereka lebih banyak hidup dalam ruang ber-AC, berbicara dengan data yang dipoles, dan disodori laporan yang jauh dari kenyataan di lapangan. Mereka jarang menyentuh tanah, jarang bercengkerama tanpa kamera, jarang menyimak suara pelan dari mereka yang tercecer.
Rakyat bukan ingin belas kasihan. Mereka ingin kebijakan yang adil, pemimpin yang berpihak, dan negara yang hadir. Mereka ingin sekolah yang terjangkau, rumah sakit yang tidak mengintimidasi, serta lapangan kerja yang layak tanpa harus merantau jauh atau menjadi buruh di negeri orang.
Sudah cukup pejabat bermain dengan pencitraan. Jangan lagi bicara soal “pertumbuhan ekonomi naik”, jika tak ada korelasi dengan kesejahteraan rakyat. Jangan pamer angka ekspor, kalau anak petani masih minum air keruh. Jangan bangga soal proyek mercusuar, kalau rakyat tetap antre beras murah.
Rakyat tahu. Bahkan mungkin lebih tahu dari pejabat. Karena rakyat tidak bisa menipu kehidupannya sendiri. Maka, wahai pejabat—berhentilah sok tahu. Lebih baik kalian belajar dari suara rakyat sebelum semuanya terlambat.
