Fusilatnews – Di tengah gegap gempita demokrasi yang terus-menerus kita rayakan—dengan pemilu lima tahunan, baliho yang makin raksasa, dan janji-janji yang makin absurd—rakyat Indonesia justru sedang dituntun menuju sebuah kubangan sejarah yang berputar-putar di tempat yang sama: dinasti.
Jokowi ingin anaknya jadi presiden. Megawati ingin trah Sukarno tak lekang dari pusaran kekuasaan. SBY, tentu saja, sedang memoles mimpi tentang “Presiden Yudhoyono Jilid II”—bedanya, bukan dia lagi, tapi anak lelaki satu-satunya, yang disebut-sebut paling pintar dan paling santun.
Tiga nama besar ini, seperti aktor dalam sandiwara klasik kekuasaan, sedang berlomba menggelar panggung bagi putra-putri mereka. Dengan dalih regenerasi, dengan topeng meritokrasi, dengan kosmetik demokrasi. Mereka berujar bahwa anak-anak itu memang layak. Bahwa itu semua bukan soal darah, tapi kualitas. Tapi kita tahu, bahwa ketika yang muncul dari ribuan kader partai hanyalah keluarga sendiri, maka itu bukan regenerasi—itu pewarisan tahta.
Ada yang harus kita waspadai di sini. Ketika politik berubah menjadi urusan keluarga, maka rakyat hanya jadi penonton dalam serial yang skenarionya sudah ditulis sejak lama. Tidak ada lagi kejutan, tidak ada ruang bagi rakyat biasa untuk naik ke panggung. Semua sudah diatur—jauh hari, dengan dana besar dan jaringan yang tak kasat mata.
Jokowi sudah menyiapkan Gibran, dengan jalan pintas konstitusional yang disulap oleh Mahkamah Konstitusi. SBY menyodorkan AHY, dan entah berapa kali ia bercerita bahwa anaknya itu “lulusan terbaik” dan “paling muda.” Sementara Megawati masih menyimpan Puan di saku bajunya, menunggu waktu yang pas agar darah biru itu benar-benar sampai di singgasana.
Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar ambisi pribadi. Ini strategi. Ini sistematis. Ini perebutan masa depan bangsa oleh segelintir keluarga.
Rakyat harus buka mata. Jangan mau terbuai oleh narasi tentang “anak muda,” “berprestasi,” “visioner,” dan segala pernak-pernik yang ditawarkan oleh tim pencitraan mereka. Politik bukan kontes bakat. Bukan pula audisi pencarian idola. Politik adalah soal mandat. Soal tanggung jawab. Soal siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga atau klannya.
Jika kita terus-menerus disodori pilihan dari keluarga yang itu-itu saja, maka demokrasi kita tidak pernah dewasa. Ia mandek. Ia tergenang di kolam kecil, tempat anak-anak elit bermain perahu-perahuan kekuasaan.
Hari ini, rakyat harus menolak menjadi korban dari obsesi keluarga besar politik. Kita harus berkata: cukup. Bukan berarti anak pejabat tak boleh maju, tapi jangan lagi jadikan nama belakang mereka sebagai paspor utama menuju istana. Biarkan rakyat memilih, bukan karena silsilah, tapi karena kerja, keberanian, dan kecerdasan yang dibuktikan—notaris rakyat, bukan oleh promosi media.
Sebab, jika kita diam saja, maka republik ini pelan-pelan akan menjadi monarki terselubung—dengan pesta demokrasi lima tahunan yang hanya formalitas. Dan yang paling tragis, kita akan menyaksikan anak-anak mereka bertengkar di singgasana, sementara anak-anak kita berebut bantuan sembako di lapangan.
Bangkitlah, rakyat! Jangan hanya jadi penonton. Apalagi, pelengkap penderita dalam cerita keluarga mereka.
