Washington D.C., Fusilatnews – 1 Oktober 2025 — Pemerintah federal Amerika Serikat resmi mengalami shutdown sejak pukul 00.01 waktu setempat, Selasa (1/10), setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran untuk tahun fiskal baru. Kebuntuan politik di Capitol Hill memaksa ribuan kantor federal menghentikan sebagian besar kegiatan, dengan dampak yang dirasakan langsung oleh jutaan warga dan pegawai negeri sipil di seluruh negeri.
Kebuntuan Politik di Kongres
Kebijakan anggaran seharusnya disepakati sebelum berakhirnya tahun fiskal pada 30 September. Namun, perdebatan tajam antara Partai Republik dan Partai Demokrat mengenai prioritas belanja serta isu pemotongan anggaran membuat rancangan undang-undang pengeluaran tidak kunjung disetujui.
Tanpa adanya continuing resolution (resolusi sementara pembiayaan), pemerintah terpaksa menghentikan layanan “non-esensial” yang bergantung pada dana diskresioner.
“Ini adalah kegagalan serius dalam tata kelola. Rakyat Amerika tidak boleh dijadikan korban tarik ulur politik,” kata Senator Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik menuding Gedung Putih tidak serius dalam menekan defisit dan mengendalikan pengeluaran.
Dampak Shutdown
Akibat shutdown, sekitar ratusan ribu pegawai federal non-esensial diliburkan tanpa gaji (furlough) hingga anggaran baru disahkan. Mereka baru akan menerima bayaran setelah pemerintah kembali beroperasi.
Sementara itu, pegawai dan sektor yang dianggap “esensial” — seperti militer, keamanan nasional, pengendalian lalu lintas udara, dan layanan darurat — tetap bekerja meski gaji mereka kemungkinan tertunda.
Sektor kesehatan ikut terguncang. National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengumumkan ribuan staf mereka masuk daftar furlough, berpotensi memperlambat riset medis serta penanganan darurat kesehatan. Di bidang transportasi, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengumumkan lebih dari 11.000 pegawainya terdampak, meskipun pengawas lalu lintas udara dan agen keamanan transportasi (TSA) tetap bertugas.
Program sosial besar seperti Social Security, Medicare, dan Medicaid tetap berjalan karena dananya bersifat mandatori. Namun, pelayanan administratif terkait program tersebut diperkirakan mengalami antrean panjang akibat kekurangan staf.
Dampak Ekonomi
Shutdown diperkirakan memberikan dampak signifikan pada ekonomi Amerika Serikat. Menurut analis dari lembaga keuangan Goldman Sachs, setiap pekan shutdown dapat memangkas pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 poin persentase. Investor juga mengkhawatirkan ketidakpastian ini dapat menekan pasar saham dan memperlambat kepercayaan bisnis.
“Jika shutdown berlangsung lama, dampaknya akan menjalar ke sektor swasta, mulai dari kontraktor pemerintah hingga UMKM yang bergantung pada belanja federal,” ujar ekonom senior Moody’s, Mark Zandi.
Tekanan Publik Meningkat
Bagi masyarakat, shutdown berarti ketidakpastian. Proses administrasi seperti pengajuan paspor, visa, hingga layanan perpajakan kemungkinan melambat atau berhenti sama sekali. Warga juga menghadapi potensi keterlambatan bantuan pangan dan program kesejahteraan lainnya.
Di berbagai kota, serikat pekerja federal mulai mengorganisir protes untuk mendesak Kongres segera menemukan solusi. “Kami bekerja untuk negara ini, tapi sekarang kami dijadikan pion politik,” kata Lisa Carter, pegawai federal di Washington D.C. yang terkena furlough.
Jalan Panjang ke Depan
Presiden Joe Biden dalam pernyataannya menyayangkan kebuntuan ini dan mendesak Kongres segera meloloskan anggaran sementara. “Rakyat Amerika pantas mendapatkan pemerintahan yang berfungsi, bukan dihentikan karena perebutan politik,” tegasnya.
Namun hingga kini, belum ada tanda kompromi yang jelas antara kubu Demokrat dan Republik. Jika kebuntuan berlanjut, shutdown berpotensi menjadi salah satu yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, menyaingi krisis 2018-2019 yang berlangsung selama 35 hari.
