Oleh Malika Dwi Ana
19 Desember 2025
Oleh Malika Dwi Ana Pertanyaan yang menggelitik muncul di tengah masyarakat: Apakah Presiden Prabowo Subianto serius dalam memerintah? Jawabannya tampak pahit—serius dalam merebut kursi kepresidenan, tetapi tanda-tanda governing yang efektif masih samar. Di tengah tahun pertama kepemimpinannya, pemerintahan ini lebih tampak fokus pada konsolidasi kekuasaan daripada pengelolaan negara yang substantif, meninggalkan berbagai isu krusial menggantung.
Kabinet Gemuk: Alat Bagi-Bagi Kekuasaan dan Reshuffle Berulang
Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo-Gibran dikenal dengan ukurannya yang jumbo, mencapai puluhan posisi menteri dan wakil menteri. Hingga Oktober 2025, reshuffle telah dilakukan hingga empat kali, termasuk pada Februari, dua kali di September, dan satu lagi di akhir tahun. Perombakan ini bukan semata untuk efisiensi, melainkan strategi “dejokowisasi” bertahap—untuk menggeser pengaruh Jokowi sambil menjaga stabilitas koalisi. Akibatnya, birokrasi menjadi lamban, koordinasi antarkementerian mandek, dan fokus pemerintahan lebih pada pembagian jabatan sebagai bayar budi politik pascapemilu.
Analis politik menilai reshuffle berulang ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap arah pemerintahan. Alih-alih membangun tim solid, kabinet justru terlihat sebagai arena akomodasi kepentingan, yang pada akhirnya memperlambat pengambilan keputusan krusial.
Penolakan Kritik: Dari “Nyinyir” hingga Tim Penjilat
Pemerintahan ini menunjukkan reaksi alergi terhadap kritik. Prabowo sering menyebut pengkritik sebagai “nyinyir tanpa kontribusi,” padahal pemimpin besar seperti Abraham Lincoln atau Barack Obama justru merangkul “team of rivals” untuk debat konstruktif guna menemukan solusi terbaik. Di sini, lebih terlihat “team of sycophants”—menteri yang gemar memuji berlebihan, seperti mengklaim presiden sebagai yang “paling cinta hutan” di tengah isu deforestasi masif. Laporan-laporan resmi sering disusun “asal bapak senang,” sementara kunjungan ke lokasi bencana lebih mirip konten mewah daripada aksi nyata.
Di media sosial, kritik terhadap pemerintahan ini marak, termasuk dari tokoh seperti Susi Pudjiastuti yang menyoroti kebutuhan dasar korban bencana seperti nasi dan air bersih, bukan sekadar slogan “negara hadir.” Namun, respons pemerintah cenderung defensif, mengabaikan masukan untuk perbaikan.
Isolasi Presiden: Disaring oleh Lingkaran Dalam
Konon, Prabowo semakin terisolasi, hanya berinteraksi dengan menteri koordinator dan asisten pribadi dari “dinasti masa lalu.” Mereka mengatur segalanya, dari jadwal hingga detail kecil seperti suhu kolam renang. Loyalitas berlebih ini terlihat dari gesture seperti penjemputan asisten di Bengkulu hingga pose santai di Instagram. Informasi krusial, seperti protes massa pada Agustus 2025, sering tak sampai tepat waktu karena penyaringan ketat.
Fenomena ini memperburuk ketidakseriusan governing, di mana keputusan strategis lebih bergantung pada lingkaran sempit daripada data lapangan yang akurat.
Bukti Nyata: Penanganan Bencana Sumatera yang Lamban
Ketidakseriusan paling kentara terlihat dalam respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga 19 Desember 2025, korban jiwa mencapai 1.068 orang, dengan 190 hilang dan ribuan luka-luka. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun untuk pemulihan, termasuk Rp1,48 triliun di sektor pertanian Sumatera Utara saja. Meski demikian, Prabowo menolak menetapkan status bencana nasional, dengan alasan situasi “terkendali” dan hanya melibatkan tiga provinsi dari 38. Penolakan ini disebut karena “gengsi” dan keinginan menunjukkan kemandirian, meski bantuan asing siap membantu.
Akibatnya, bantuan menumpuk di pusat seperti Halim Perdanakusuma, sementara di lapangan warga berebut nasi dan air. Sementara itu, slogan nasionalisme terus dipompa, tapi tanah dan sumber daya alam sudah “dikapling” oleh elit. Desakan dari masyarakat sipil, seperti YLBHI dan koalisi LSM, untuk tetapkan status nasional belum digubris, bahkan ada somasi terhadap presiden. Di berbagai platform medsos, dukungan untuk pemerintahan ada, tapi kritik tentang keterlambatan juga bergaung.
Memerintah Sejati: Butuh Aksi, Bukan Drama
Dalam bahasa Indonesia, “memerintah” memiliki dua makna: menduduki jabatan dan mengatur negara secara efektif. Di era Prabowo, makna pertama lebih dominan, sementara rakyat membutuhkan yang kedua—kritik didengar, rivalitas demokrasi dibiarkan, dan aksi cepat tanpa konten semata. Jika tidak, kekuasaan ini hanya menjadi drama mahal, dengan rakyat sebagai penonton sekaligus korban.
Pemerintahan ini punya peluang memperbaiki diri. Dengarkan suara rakyat, tangani bencana dengan serius, dan bangun governing yang inklusif. Kalau tidak, pertanyaan awal akan semakin relevan: serius berkuasa, tapi tak serius memerintah?
