FusilatNews – Dalam sebuah pemberitaan, Prabowo Subianto memuji kerja keras para menteri dan aparat pemerintah dalam menangani pemulihan bencana di Sumatera. Ia menyampaikan bahwa upaya pemerintah berjalan cepat dan merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak yang bekerja keras di lapangan.
Pernyataan tersebut sekilas terdengar menenangkan. Ia memberi kesan bahwa negara hadir, birokrasi bergerak, dan pemulihan berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika narasi resmi itu dibandingkan dengan realitas di lapangan, muncul pertanyaan besar: apakah pujian itu mencerminkan kondisi nyata, atau sekadar retorika kekuasaan yang terlalu cepat merasa berhasil?
Realitas yang Tak Seindah Narasi
Di balik pernyataan optimistis pemerintah, laporan dari berbagai kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa pemulihan masih jauh dari memadai. Banyak wilayah terdampak yang masih menghadapi persoalan mendasar: akses air bersih, sanitasi, hunian layak, hingga layanan kesehatan bagi korban bencana. Ancaman penyakit seperti malaria dan diare juga masih membayangi para pengungsi.
Masalah tersebut menunjukkan bahwa fase darurat mungkin telah berlalu, tetapi fase pemulihan belum benar-benar berjalan efektif. Dalam konteks bencana, pemulihan bukan sekadar membangun hunian atau mendistribusikan bantuan awal. Pemulihan adalah proses panjang untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang aman, stabil, dan bermartabat.
Jika kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses pendidikan bagi anak-anak korban bencana masih menjadi persoalan, maka sulit mengatakan bahwa pemulihan telah berjalan sebagaimana diklaim.
Jurang antara Pusat dan Daerah
Fenomena ini bukan hal baru dalam tata kelola bencana di Indonesia. Narasi keberhasilan sering lahir di pusat kekuasaan, sementara realitas yang lebih rumit tetap tinggal di daerah terdampak.
Dalam banyak kasus bencana di Indonesia, pemerintah pusat cenderung menilai keberhasilan dari indikator administratif: jumlah bantuan yang dikirim, jumlah hunian sementara yang dibangun, atau jumlah pejabat yang turun ke lokasi. Namun bagi masyarakat korban bencana, ukuran keberhasilan jauh lebih sederhana dan konkret: apakah mereka sudah memiliki rumah yang layak, air bersih yang cukup, dan kehidupan yang kembali normal.
Ketika indikator birokrasi berbeda dengan pengalaman nyata masyarakat, jurang persepsi pun muncul. Di satu sisi negara merasa telah bekerja keras; di sisi lain warga merasa masih ditinggalkan.
Politik Pujian dalam Manajemen Bencana
Pujian seorang presiden kepada aparatnya memang tidak selalu salah. Dalam situasi darurat, apresiasi dapat menjadi motivasi bagi para petugas di lapangan. Namun pujian yang terlalu dini juga berisiko menutup ruang evaluasi.
Bencana alam adalah ujian bagi kapasitas negara. Ia menuntut kejujuran, transparansi, dan kemampuan untuk mengakui kekurangan. Tanpa sikap kritis terhadap kinerja sendiri, pemerintah bisa terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai politik pujian: situasi di mana keberhasilan dirayakan sebelum persoalan benar-benar selesai.
Padahal, bagi masyarakat yang kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarga, narasi keberhasilan tidak memiliki arti jika kondisi hidup mereka belum pulih.
Negara Harus Belajar dari Lapangan
Kritik terhadap klaim keberhasilan bukanlah upaya untuk meremehkan kerja aparat di lapangan. Banyak relawan, petugas medis, anggota TNI–Polri, dan pekerja kemanusiaan yang memang bekerja keras bahkan mempertaruhkan nyawa dalam situasi bencana.
Namun justru karena pengorbanan mereka besar, negara seharusnya lebih berhati-hati dalam membangun narasi keberhasilan. Pujian yang tidak selaras dengan kondisi lapangan berpotensi mereduksi realitas penderitaan korban.
Bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat, tetapi juga kebijakan yang jujur terhadap kenyataan. Negara yang kuat bukanlah negara yang selalu mengklaim berhasil, melainkan negara yang berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya.
Penutup
Pernyataan optimistis dari istana mungkin memberikan gambaran bahwa pemulihan bencana di Sumatera berjalan dengan baik. Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut masih menghadapi berbagai kendala mendasar.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pujian terhadap kerja birokrasi, melainkan evaluasi yang jujur terhadap kondisi nyata masyarakat korban bencana. Tanpa kejujuran itu, narasi pemulihan hanya akan menjadi cerita indah di ruang konferensi pers—sementara luka di lapangan tetap belum sembuh.
