Cilacap, FusilatNews – Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang pemerintahan Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (13/3/2026).
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan 27 orang yang diduga terkait dengan praktik penerimaan uang dalam proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penangkapan dilakukan dalam sebuah operasi tertutup yang digelar di wilayah Cilacap.
“Hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurutnya, para pihak yang diamankan langsung menjalani pemeriksaan intensif sebelum dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti awal, meski jumlahnya belum diungkap kepada publik.
Diduga Terkait Proyek Pemerintah Daerah
KPK menduga penangkapan tersebut berkaitan dengan penerimaan uang oleh bupati yang berhubungan dengan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Operasi ini dilakukan setelah tim penyelidik KPK melakukan penyelidikan tertutup sebelumnya.
Sejumlah pejabat daerah disebut turut diamankan dalam operasi tersebut, termasuk pejabat di lingkungan pemkab. Beberapa laporan menyebut penangkapan dilakukan setelah aktivitas pemerintahan berlangsung, bahkan ketika sejumlah pejabat masih berada di kantor.
Penentuan Status Hukum
KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.
Operasi ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terseret operasi tangkap tangan lembaga antirasuah tersebut. Penangkapan terhadap seorang bupati aktif menunjukkan bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Kini publik menunggu langkah KPK selanjutnya—apakah operasi senyap yang mengguncang Cilacap ini akan membuka jaringan praktik suap proyek yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah.
