Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik rencana skema pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat seperti urun dana (crowdfunding).
Menurutnya, langkah pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) yang dicanangkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah keliru sejak awal. Pasalnya, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak.
Karenanya, ia menilai, rencana tersebut hanya menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN tersebut.
“Itu menunjukkan memang enggak ada uangnya untuk IKN. Kalau minta rakyat patungan lagi itu udah panik. Rakyat kan udah patungan, dari apa, dari pajak,” ujarnya dalam agenda Total Politik, Minggu (27/3).
Di sisi lain, Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah yang selama ini masih belum terbuka terkait sumber-sumber pendanaan IKN kepada publik. Termasuk soal besaran dana yang sudah dimiliki pemerintah dalam proyek tersebut.
“Selama ini yang diomongin itu ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja,” tuturnya.
“Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan,” sambungnya.
Karenanya, ia menilai rencana memindahkan IKN ke Nusantara tidak ubahnya seperti ego pemerintah untuk membuat ‘peninggalan besar’ kepada pemerintahan selanjutnya.
“Seperti kepongahan pemerintah aja, kepongahan penguasa pokoknya gue pengen pindah. Uangnya dari mana, ya nanti aja. Sekarang udah ketahuan enggak ada, ya bantuin kita dong, patungan dong,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan pihaknya membidik berbagai skema pembiayaan ibu kota baru. Salah satunya, pembiayaan yang melibatkan masyarakat seperti crowdfunding.
Ia mengaku ingin melibatkan seluruh pihak dalam pembiayaan IKN, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat atau Public-Private-People Participation (PPPP/4P).
Eks wakil menteri perhubungan era SBY ini menilai penggalangan modal yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan keterlibatan warga dan pemasarannya pun bisa dilakukan secara daring melalui media sosial.
“Sekarang modelnya bisa crowdfunding, misalnya mau bikin taman oke kita taruh di sosmed misalnya ada partisipasi masyarakat, itu bisa, model-model itu yang akan kami eksplor,” kata dia dalam interview eksklusif dengan CNN Indonesia, Jumat (11/3) lalu.
