Jakarta, Fusilatnews.com – Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. “Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri,” kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada Fusilatnews.com,Jumat (14/10/2022) malam.
Sama seperti banyak kementerian yang menghibur diri dan menghibur atasannya, yakni presiden, dengan menunjukkan kinerja melalui survei-survei kepuasan yang sangat generalis, bias dan tidak purposive, kepada ahli yang menguasai isu terkait, menurut Hendardi, institusi Polri juga terjebak dengan persentase kepercayaan publik yang fluktuatif tanpa lebih dalam mendeteksi persoalan akut dan fundamental yang menuntut penyikapan holistik dan berkelanjutan. “Akibatnya, secara terus-menerus dan beruntun, berbagai persoalan di tubuh Polri menyeruak ke publik,” katanya.
Setelah kasus Ferdy Sambo, kontroversi konsorsium 303, dan kegagalan pencegahan potensi kerusahan di Kanjuruhan, kata Hendardi, kali ini kasus narkoba diduga menjerat petinggi Polri Irjen Teddy Minahasa. “Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri. Bukan hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri, tetapi juga daya rusak bagi publik karena keadilan yang terusik. Bahkan, karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik. Secara sistematis dan massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme,” papar Hendardi.
Kelompok seperti eks- HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) misalnya, terus-menerus mempersoalkan kinerja Polri dan menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya. “Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri yang jika terus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri,” cetus Hendardi.
Oleh karena itu, kata Hendardi, sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam pengarahan hari ini ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri (karena) kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
“Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri hari ini untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas,” terangnya.
“Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri,” tandasnya. (F-2)
Kasus Teddy Minahasa, Akselerasi Reformasi Polri Mutlak Diperlukan
Jakarta, Fusilatnews.com – Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. “Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri,” kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada Fusilatnews.com,Jumat (14/10/2022) malam.
Sama seperti banyak kementerian yang menghibur diri dan menghibur atasannya, yakni presiden, dengan menunjukkan kinerja melalui survei-survei kepuasan yang sangat generalis, bias dan tidak purposive, kepada ahli yang menguasai isu terkait, menurut Hendardi, institusi Polri juga terjebak dengan persentase kepercayaan publik yang fluktuatif tanpa lebih dalam mendeteksi persoalan akut dan fundamental yang menuntut penyikapan holistik dan berkelanjutan. “Akibatnya, secara terus-menerus dan beruntun, berbagai persoalan di tubuh Polri menyeruak ke publik,” katanya.
Setelah kasus Ferdy Sambo, kontroversi konsorsium 303, dan kegagalan pencegahan potensi kerusahan di Kanjuruhan, kata Hendardi, kali ini kasus narkoba diduga menjerat petinggi Polri Irjen Teddy Minahasa. “Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri. Bukan hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri, tetapi juga daya rusak bagi publik karena keadilan yang terusik. Bahkan, karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik. Secara sistematis dan massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme,” papar Hendardi.
Kelompok seperti eks- HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) misalnya, terus-menerus mempersoalkan kinerja Polri dan menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya. “Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri yang jika terus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri,” cetus Hendardi.
Oleh karena itu, kata Hendardi, sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam pengarahan hari ini ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri (karena) kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
“Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri hari ini untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas,” terangnya.
“Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri,” tandasnya. (F-2)
