Hari-hari ini sudah sepantasnya kita tak hanya diam.
Politik di republik ini telah berubah menjadi pasar gelap kekuasaan—tempat dukungan diperjualbelikan, janji-janji dilelang, dan masa depan bangsa dijadikan taruhan perjudian.
Presiden hanya fasih berpidato dengan kalimat-kalimat yang melambung, tetapi semakin jauh dari kenyataan rakyat. Menteri-menteri bertambah banyak, namun semakin tak jelas apa yang mereka kerjakan. Jabatan menjadi sekadar gelar, bukan amanat.
Di parlemen, legislator sibuk menghitung kepentingan pribadi, bukan penderitaan rakyat. Mereka membisu di hadapan jeritan orang banyak, seakan tuli terhadap suara yang seharusnya mereka wakili.
Peradilan, yang mestinya benteng terakhir keadilan, kini nyaris kehilangan muka. Putusan-putusan lahir bukan dari nurani hukum, melainkan dari kalkulasi kepentingan. Malu telah lama pergi dari ruang sidang.
Aparat negara, yang mestinya melindungi, kini gampang dibeli. Mereka menjadi bayang-bayang kekuasaan yang siap menindas rakyat sendiri. Wibawa mereka tergerus, karena keadilan tak lagi jadi pedoman.
Sementara itu, utang negara menjerat leher generasi. Pajak dipungut tinggi dari rakyat, tanpa pernah bertanya, tanpa pernah mendengar. Program-program negara disusun mewah, boros, dan membingungkan: seolah hanya demi ambisi pribadi, bukan kebutuhan rakyat.
Hari-hari ini, sudah sepantasnya kita tak hanya membisu.
Dari bawah, dari kampung-kampung, dari jalanan kota, kemarahan mulai merekah. Itu bukan kemarahan yang sia-sia. Itu adalah kemarahan untuk keadilan—kemarahan yang tak bisa dipadamkan, meskipun berusaha diredam.
Dan ketika kemarahan itu telah menjadi kesadaran, kekuasaan tak lagi bisa bertahan hanya dengan ancaman, manipulasi, dan retorika.
Kita tahu, bangsa ini lahir dari keberanian melawan ketidakadilan. Kini, sejarah kembali menuntut hal yang sama.
Jakarta, 30 Agustus 2025
Goenawan Mohamad
