Hasil survei Ptracking ini bertentangan dengan Laporan yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) yang telah ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jakarta – Fusilatnews – Poltracking Indonesia mengklaim tingkat kepuasam masyarakat terhadap kinerja rezim Jokowi – Ma’ruf mencapai 74,7 persen. Klaim ini didasarkan pada hasil survei terbaru Poltracking Indonesia
Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada periode April 2023 mencapai 74,7 persen.
“Tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dengan Ma’ruf Amin ini juga cukup tinggi. Angkanya 74,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda A.R. di Jakarta, Jumat. (28/4)
Menurut Poltracking, Apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan tipis.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pada bulan Februari 2023 mencapai 71,7 persen dan 71,8 persen pada bulan Maret 2023.
Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sekitar 75,5 persen pada bulan April 2023. Menurut Hanta, angka ini terhitung tinggi ketimbang periode sebelumnya.
“Kalau kami bandingkan Februari, Maret dan April ini stabil. Tingkat kepercayaan kepada pemerintahan itu 74,2 persen pada bulan Februari, Maret itu 74,4 persen dan April 75,5 persen,” kata Hanta.
Adapun beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, seperti bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pembangunan atau infrastruktur merata, harga kebutuhan pokok stabil, hingga jaminan layanan kesehatan.
Meski begitu, masih ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah akibat bantuan yang tidak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok mahal, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, hingga kenaikan harga BBM.i⁸
Ia memerinci tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah di bidang kesehatan sekitar 75,6 persen, pendidikan 74,7 persen, pertahanan dan keamanan 72,5 persen, sosial dan budaya 71,8 persen. Pada bidang politik dan stabilitas nasional sekitar 71,2 persen, penegakan hukum 64,2 persen, dan ekonomi 62,8 persen.
“Ini perbandingan bidang-bidang kepuasan terhadap kinerja pemerintah, tertinggi di kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial dan budaya, serta stabilitas nasional di atas 70 persen. Di bawah 70 persen adalah penegakan hukum dan ekonomi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga dinilai berhasil menangani sejumlah permasalahan, seperti pembangunan infrastruktur dan jembatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, menjaga kerukunan antarumat beragama, pendidikan yang terjangkau, mengatasi masalah listrik yang sering padam, pembangunan pariwisata, pelayanan publik administratif, pertanian dan perkebunan, hingga kelautan.
Responden juga diajukan pertanyaan berupa “apa yang membuat bapak/ibu/saudara menilai positif/baik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin?”
“Jadi, memang beberapa lembaga ada yang sampai 76 persen, bahkan 78 persen kalau tidak salah. Akan tetapi,kisarannya rata-rata di atas 70 persen,” katanya.
Sebanyak 18,6 persen mengatakan bahwa pembangunan proyek nasional di daerah, kunjungan kerja presiden/wakil presiden ke daerah 16,4 persen, pemasangan baliho presiden berisi sosialisasi program 13,2 persen, hingga program bantuan pemerintah merata 12,8 persen.
Ada berbagai macam program yang dihasilkan selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, masyarakat paling merasakan adanya bantuan langsung tunai yang mencapai 25,1 persen, Kartu Indonesia Sehat 20,9 persen, Kartu Indonesia Pintar 9,9 persen, kartu prakerja 9,2 persen, pembangunan jalan tol 4,6 persen, pembagian sertifikat tanah 3,3 persen, realisasi dana desa 2,7 persen, hingga penanganan pandemi COVID-19 sekitar 2,2 persen.
Survei Poltracking Indonesia pada tanggal 9 hingga 15 April 2023 dengan melibatkan 1.220 responden terpilih pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 untuk dilakukan wawancara tatap muka langsung. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error + 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Ptracking ini bertentangan dengan Laporan yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) yang telah ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Laporan yang disusun oleh lembaga resmi pemerintah ini menegaskan bahwa Sebanyak 37 dari 77 indikator kinerja pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 tidak mencapai target.
Hal ini diakibatkan sasaran strategis dari kementerian dan lembaga pemerintahan belum berorientasi pada hasil. Karena itu, perubahan paradigma pemerintah diperlukan untuk meningkatkan capaian.
