Ini ungkapan penting yang ingin saya bahas disini; “di era serba maju, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” Jokowi pada pidato RAPBN 2023, 16 agustus 2022.
Artinya adalah, bahwa penduduk yang banyak, merupakan kekuatan negara (advantage), bukan menjadi beban. Seperti Amerika atau China saat ini.
Seterusnya, kita harus menduga bahwa kemudian menjadi focus pada APBN 2023, yaitu harus tercermin pada angka-angka yang dialokasikan untuk, paling tidak, dua sector yang terpenting; Pendidikan dan Kesehatan.
Dalam setiap APBN, Anggaran untuk Pendidikan, harus merujuk kepada amanat konstitusi, yaitu 30% dari total anggaran. Belanja negara sepanjang tahun depan akan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.
Catatan, Malaysia belanja Pendidikannya hanya 15.6% dari total anggaran negaranya pd tahun 2021, tetapi itu 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia.
Sementara alokasi anggaran di sector Kesehatan, direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Dimaksudkan, bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan program kesehatan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sinergi berbagai institusi perlu diperkuat untuk menurunkan angka stunting.
Sebagai pembanding, Belanja Kesehatan Malaysia, 2022, sebesar Rp 4.2 juta/orang, sedagkan Indonesia, sekitar Rp. 628.000/orang.
Alasan dalam pengembangan SDM itu, dasarnya pada sector Pendidikan dan Kesehatan adalah, bahwa tingkat Kesehatan manusia yang tinggi, itu artinya berkorelasi memberi peluang untuk membangun SDM yang handal, junto bila sector Pendidikan tersebut berhasil meningkat kualitas dan produktifiasnya. Situasi inilah yang kemudian akan mewujudkan apa yang disebut Jokowi sebagai bonus demografi itu, yang paga gilirannya akan memincu meningkatnya GDP. Efek dominonya, meningkatkan Income per capita, lalu kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik, sebagai dasar awal dari meningkatnya kesejahteraan itu.
Memang, sulit untuk membelanjakan Anggaran Negara yang ada, bila terfocus kepada dua bidang tersebut, karena sector lain pun harus menjadi perhatian, seperti infrastuktur, saat kemampuan negara makin berat. Tetapi komitment itu, sejatinya harus menjadi kewajiban setiap regime, karena kalimat pusaka “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu adalah ibarat surat alfatihah dalam sholat. Harus real tercermin di mata-mata anggaran APBN.
Harus di catat, negara-negara maju dalam bidang high tech, justru unggul pula dalam bidang pertaniannya.
Selanjutnya, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Misalnya, mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Suporting lainnya, adalah persoalan konsumsi masyarakat. Ini sector pertanian dan periknan. Ia harus berorientansi dapat melahirkan manusia yang unggul, karena asupan yang berkualitas; protein, karbo. Mineral, dll. Jadi membuka lahan untuk pakan ternak saja, itu harus merasa lebih penting daripada menyediakan lahan untuk kebun kelapa sawit. Mengapa demikian? Coba kita tengok angka kosumsi daging kita, itu terkecil se ASEAN. Padahal apa yang susah, bisa memelihara Sapi, Kambing, ayam dlsb? Ahlinya banyak, skill Peternaknya tinggi, bibit tersedia, tapi pakan untuk mereka masih import. Mirip dengan manusia, untuk bisa makan Tahu dan Tempe saja, sudah menjadi budaya kita, 80% bahan bakunya masih import.
Jadi mindset kemajuan suatu negara, bukan pada infrastuktur, tetapi pada kulitas sumber daya manusianya. Kita deklrasi sebagai negara agraris, tetapi bawang putih, cabe rawit, buah-buahan, masih tetap import dalam jumlah yang sangat besar. Gula di jaman Belanda penge-eskpor terbesar Dunia, setelah Kuba. Kini pengimport terbesar Dunia.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jokowi menargerkan, dalam jangka panjang, perlindungan sosial bisa turut memotong rantai kemiskinan.
Upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada lima hal. Di antaranya, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang
kegiatan pendidikan–terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)–serta penguatan link and match dengan pasar kerja. Kemudian, pemerataan kualitas pendidikan serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Selanjutnya, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Misalnya, mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
