Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo Subianto kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
Ya, Prabowo mengancam menteri-menterinya yang tak mau bekerja untuk rakyat akan dia singkirkan.
Ancaman itu dilontarkan Prabowo di tengah polemik kelangkaan gas elpiji kemasan tabung 3 kilogram atau gas melon akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pedagang eceran menjual gas melon per 1 Februari 2025.
Kebijakan yang tak bijak itu akhirnya dibatalkan Prabowo. Bahlil pun minta maaf karena kebijakannya telah menelan tumbal: seorang nenek 62 tahun bernama Yonih di Tangerang Selatan, Banten, meninggal dunia usai mengantre gas lebih dari dua jam.
Ancaman Prabowo juga dilontarkan di tengah polemik pagar bambu ilegal sepanjang 30,16 kilometer di laut Kabupaten Tangerang, Banten, yang diduga melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Apakah Prabowo akan menyingkirkan Bahlil dan Trenggono dari Kabinet Merah Putih? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
Yang jelas, kebijakan Bahlil, dan juga dugaan keterlibatan Trenggono dalam kasus pagar laut ilegal di Tangerang itu telah merugikan rakyat. Berarti keduanya bekerja bukan untuk rakyat, suatu hal yang sangat bertentangan dengan perintah Prabowo.
Betapa tidak merugikan rakyat? Akibat kebijakan Bahlil yang tidak bijak itu, di mana-mana terjadi antrean panjang pembelian gas melon. Sebab, hanya agen dan pangkalan resmi Pertamina yang boleh menjual gas melon, dan itu sulit dijangkau masyarakat karena jumlah agen dan pangkalan resmi Pertamina sangat kurang. Akibat mengantre gas melon, sekali lagi seorang nenek 62 tahun bernama Yonih di Tangerang Selatan meninggal dunia.
Bahkan Bahlil ditengarai sengaja melakukan sabotase terhadap Prabowo. Hal itu tercermin dari pernyataan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Menurut Dasco, pelarangan penjualan gas melon oleh pedagang eceran itu bukan kebijakan Prabowo.
Hal yang sama juga dikatakan Bahlil setelah Ketua Umum Partai Golkar itu dipanggil Prabowo ke Istana Negara, Jakarta.
Sebagai orang dekat Joko Widodo, Bahlil kerap dicurigai main dua kaki. Ia dicurigai menjalankan “hidden agenda” (agenda terselubung) dari Presiden ke-7 RI itu.
Naiknya Bahlil ke kursi Beringin 1 adalah berkat jasa Jokowi setelah sebelumnya Raja Jawa versi Bahlil itu mengintimidasi Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Jadi, keberadaan Bahlil di Kabinet Merah Putih menjadi semacam duri dalam daging bagi Prabowo. Apalagi jika Bahlil tak mau kerja untuk rakyat, pasti akan disingkirkan Prabowo.
Begitu pun Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga orang dekat Jokowi. Bahkan oleh Prabowo pernah disebut sebagai bendaharanya Jokowi.
Keberadaan Trenggono di KMP pun ibarat duri dalam daging bagi Prabowo, sehingga ia pun bisa disingkirkan oleh bekas Komandan Jenderal Kopassus itu. Apalagi sudah terbukti dugaan keterlibatannya dalam kasus pagar laut ilegal di Tangerang merugikan rakyat, terutama nelayan setempat yang sulit menjangkau laut ketika hendak mencari ikan.
Trenggono melakukan pembiaran. Sampai kemudian datang perintah langsung dari Prabowo agar pagar laut ilegal itu disegel. Akhirnya Trenggono pun menyegel. Namun, ia menolak pagar laut itu dibongkar. Sampai akhirnya datang perintah langsung dari Prabowo kepada TNI untuk membongkar pagar laut ilegal itu. Merasa tak berdaya, Trenggono akhirnya ikut bergabung dalam pembongkaran itu.
Akhirnya diketahui pagar laut ilegal itu terkait dengan Agung Sedayu Group milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pagar laut ilegal itu.
Di laut yang terbentang pagar bambu itu, terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mayoritas dikuasai oleh dua anak perusahaan Agung Sedayu Group yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.
PSN PIK 2 tersebut diberikan Jokowi kepada Aguan, disinyalir sebagai barter setelah taipan itu berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dibangun pemerintahan Jokowi.
Jadi, ketika Trenggono sempat melakukan pembiaran terhadap pagar laut ilegal di Tangerang itu, disinyalir juga sedang menjalankan “hidden agenda” dari Jokowi.
Selain Bahlil dan Trenggono, masih banyak menteri Prabowo yang bermain dua kaki: satu kaki di Prabowo, kaki lainnya di Wakil Presiden Gibran Rakabuning Raka, putra sulung Jokowi.
Sebut saja Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) yang diangkat Prabowo menjadi Menteri Koperasi.
Lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Bisa jadi orang-orang dekat Jokowi itu menjalankan “hidden agenda” wong Solo itu di pemerintahan Prabowo. Mereka bisa jadi musuh dalam selimut bekas Menteri Pertahanan itu.
Intinya, Prabowo harus hati-hati terhadap orang-orang dekat Jokowi di KMP. Seperti Bahlil dan Trenggono yang sudah terbukti bekerja bukan untuk rakyat. Lalu untuk siapa? Bisa jadi untuk oligarki yang hingga kini masih diorkestrasi oleh Jokowi.
