Kesalahan adalah bagian dari kodrat manusia. Setiap individu, tanpa terkecuali, pasti pernah membuat keputusan yang keliru, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun, yang membedakan antara orang yang bijak dan orang yang bodoh adalah bagaimana mereka merespons kesalahan tersebut. Orang bijak belajar dari kesalahannya, mengakuinya, dan berusaha memperbaikinya. Sebaliknya, orang bodoh, atau dalam istilah yang lebih keras, idiot, justru memilih mempertahankan kesalahannya, membenarkan kekeliruannya, dan bahkan menggandakan kesalahan tersebut dengan berbagai dalih yang absurd.
Dalam konteks politik Indonesia, fenomena ini sangat kentara dalam lingkaran para pendukung Jokowi. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi dijual kepada publik sebagai pemimpin sederhana, merakyat, dan anti-korupsi. Narasi tersebut terus direproduksi meskipun bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Ketika janji-janji kampanyenya tak kunjung ditepati, ketika kebijakan-kebijakannya banyak yang tidak masuk akal dan merugikan rakyat, ketika oligarki semakin menguasai pemerintahan, sebagian pendukungnya tetap teguh dalam pembelaan buta mereka.
Kesalahan pertama yang harus diakui adalah bagaimana Jokowi membawa Indonesia ke dalam jurang hutang yang semakin dalam. Pada awal pemerintahannya, ia sering mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktanya, utang luar negeri Indonesia meroket dan menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Alih-alih melihat ini sebagai alarm bahaya, para pendukungnya justru berkelit dengan mengatakan bahwa utang adalah hal yang biasa bagi sebuah negara. Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa utang yang tidak dikelola dengan baik hanya akan membuat rakyat semakin tercekik.
Kesalahan kedua adalah bagaimana Jokowi gagal dalam menegakkan demokrasi yang sehat. Sejak periode keduanya, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran drastis. Kebebasan berpendapat semakin terancam, hukum semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta lembaga-lembaga negara semakin kehilangan independensinya. Alih-alih menyadari dan mengakui bahwa mereka telah memilih pemimpin yang salah, para pendukung Jokowi justru membela dengan dalih stabilitas nasional dan pembangunan. Mereka menolak melihat kenyataan bahwa stabilitas yang dipaksakan dengan represi hanyalah kediktatoran dalam kemasan modern.
Kesalahan ketiga adalah proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipaksakan tanpa pertimbangan matang. Berbagai pakar telah memperingatkan bahwa proyek ini tidak realistis dalam jangka pendek, tidak memiliki urgensi mendesak, dan berpotensi mengorbankan banyak aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Namun, alih-alih mengakui kekeliruan ini, para pendukung Jokowi justru memuji proyek tersebut sebagai bukti visi besar seorang pemimpin. Mereka menolak data, menolak fakta, dan terus memuja narasi yang dibangun oleh penguasa.
Kesalahan-kesalahan ini bukan sekadar kebijakan yang kurang tepat, tetapi merupakan bukti nyata bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang membawa perbaikan bagi bangsa. Namun, sebagian besar pendukungnya justru memilih untuk tetap membenarkan dan mempertahankan segala kebijakan yang telah terbukti gagal tersebut. Dalam hal ini, mereka telah jatuh ke dalam kategori yang diungkapkan dalam kutipan awal: mereka bukan hanya membuat kesalahan, tetapi juga mempertahankan dan membela kesalahan tersebut dengan membabi buta.
Kesetiaan buta terhadap pemimpin yang jelas-jelas telah menyimpang dari kepentingan rakyat adalah bentuk kebodohan yang nyata. Seorang pemimpin tidak boleh dikultuskan tanpa kritik, dan kebijakan-kebijakannya harus dievaluasi dengan kepala dingin, bukan dengan fanatisme membuta. Sikap keras kepala dalam mempertahankan kesalahan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa.
Sebagai rakyat yang peduli dengan nasib negara, sudah seharusnya kita membuka mata, mengakui kesalahan, dan tidak lagi mendukung sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan publik. Indonesia tidak akan pernah maju jika rakyatnya terus mempertahankan pemimpin yang gagal dan membiarkan kebodohan berkuasa.
