Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Di forum internasional World Government Summit 2025 di Dubai, Kamis (13/02/2025), Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit mengeluhkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
Pernyataan ini bisa berdampak serius pada sektor ekonomi. Alih-alih menarik kepercayaan, justru bisa menjadi penghalang bagi investasi asing, skema joint venture, maupun konsorsium. Para investor dan kreditur internasional bisa ragu menanamkan modal jika pemimpin negara sendiri mengakui kelemahan penegakan hukum.
Di tingkat domestik dan global, Prabowo juga berisiko dicap sebagai pemimpin yang lemah dan tidak memiliki strategi profesional (incredible) dalam memberantas korupsi. Namun, apakah ini sekadar curhat, atau sebenarnya bagian dari manuver politiknya untuk membuka jalan bagi tindakan besar—yakni menggulung Jokowi beserta oligarki konglomerat yang selama ini menikmati hasil korupsi?
Solusi: Berani Tangkap Jokowi?
Jika Prabowo benar-benar ingin mencatat sejarah dan merebut hati rakyat, langkah paling strategis adalah memprioritaskan satu hal: menegakkan hukum dengan memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menangkap serta menahan Jokowi. Dengan pola hukum yang jelas, langkah ini bisa memicu efek domino. Pejabat-pejabat korup yang selama ini “terjerat” oleh Jokowi bisa memilih untuk bertobat dan mengembalikan hasil korupsinya—diperkirakan 70–80%—tanpa perlu ancaman paksa.
Sebaliknya, jika Jokowi dibiarkan bergerak bebas dan terus melakukan pencitraan, maka oligarki lama akan semakin percaya diri melecehkan hukum, menguras kekayaan negara, dan mencuci uang hasil korupsi mereka tanpa hambatan.
Maka, jika Jaksa Agung dan Kapolri tidak mau menjalankan perintah Presiden, Prabowo harus segera mengganti mereka. Begitu pula dengan KPK—jika tetap diam dan tidak menjalankan fungsinya, DPR RI sebagai wakil rakyat bisa menggunakan hak politiknya untuk memundurkan para komisionernya.
Tak Perlu Bingung, Masih Banyak Pengganti
Prabowo tak perlu kebingungan mencari pengganti bagi aparat penegak hukum yang “tuli.” Banyak akademisi hukum, aktivis antikorupsi, serta perwira tinggi yang masih memiliki integritas dan loyalitas terhadap penegakan hukum.
Jika serius ingin membersihkan negeri ini, Prabowo harus berani bertindak, bukan hanya mengeluh di hadapan dunia.
