OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Ada kabar penting terkait dengan cadangan beras Pemerintah. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, cadangan beras Pemerintah yang digarap Perum Bulog mampu mendekati angka 2 juta ton menjelang tutup tahun 2024. Hal ini, benar-benar mengagumkan, mengingat selama ini, cadangan beras Pemerintah seringkali merisaukan bagi keberlangsungan ketahanan pangan bangsa dan negara.
Bagi bangsa ini, beras betul-betul komoditas politis dan strategis. Bukan saja sebagian besar warga bangsa menggantungkan kehidupannya terhadap beras, namun sekalinya produksi beras secara nasional turun dengan angka cukup signifikan, maka dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara. Itu sebabnya, beras harus selalu tersedia sepanjang waktu.
Mengacu kepada amanat Undang Undang No.18/2012 tentang Pangan, ketersediaan beras dapat diperoleh dari produksi para petani dalam negeri, cadangan beras Pemerintah dan impor. Sebelum Presiden Prabowo memimpin bangsa dan negara, soal ketersediaan beras, khususnya cadangan beras Pemerintah, terlihat cukup merisauksn dan jauh dari standar yang ditetapkan.
Akibatnya wajar untuk menutupi kekurangan cadangan beras Pemerintah, bangsa ini tampak cukup getol melakukan impor beras. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, menjelang selesainya tahun 2024, Indonesia menempuh impor sebesar 3,8 juta ton dari yang direncanakan sekitar 4,5 juta ton beras. Angka ini jelas jumlah yang cukup besar.
Seiring dengan itu, berdasarkan keterangan Pemerintah, ternyata menjelang tibanya tahun 2025, cadangan beras Pemerintah mampu mendekati angka 2 juta ton. Hal ini benar-benar cukup menggembirakan. Jaranflg-jarang kita memiliki cadangan beras Pemerintah sebesar ini. Lumrah bila Pemerintah pun menegaskan untuk tahun 2025, bangsa ini tidak perlu lagi menempuh impor beras.
Hanya penting dicatat, sekalipun cadangan beras Pemerintah cukup tinggi, namun tidak akan memiliki makna apa-apa jika produksi beras dalam negeri anjlok dengan angka cukup signifikan. Itu sebabnya, ketika diinformasikan produksi beras tahun 2024 diprediksi akan lebih rendah ketimbang produksi beras tahun 2023, maka kondisi perberasan nasional terekam cukup mengkhawatirkan.
Memang ada dua pilihan yang bisa antagonistis antara satu dengan lainnya. Di satu sisi, kita boleh optimis untuk menyetop impor beras tahun 2025, mengingat adanya cadangan beras Pemerintah cukup tinggi; tapi kita juga jangan menutup peluang, kalau harus melasanakan impor beras lagi, karena produksi beras dalam negeri melorot, mengingat beragam faktor yang menyergapnya.
Atas gambaran demikian, sah-sah saja Pemerintah optimis, tahun depan kita tidak akan impor beras, namun kita juga perlu waspada terhadap sergapan iklim ekstrim seperti La Nina, yang bisa-bisa saja memupus rasa optimis Pemerintah diatas. Ada baiknya, Pemerintah berkaca pada pengalaman sergapan El Nino yang membuat produksi beras anjlok, yang melahirkan “darurat beras”.
Pemerintah sendiri, sepertinya belum memiliki jurus ampuh untuk melawan sergapan El Nino. Pemerintah tampak seperti yang tak berdaya menjawabnya. Hal yang sama juga bila kita disergap oleh La Nina. Itu sebabnya, bila sekarang ini kita akan dihadapkan pada kejadian La Nina, maka tidak ada cara lain, kecuali kita mampu mencari solusi cerdas untuk menghadapinya.
Sebagai Menteri Koordinator bidang Pangan, sudah sepatutnya Bung Zulhas cukup optimis bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor beras. Sikap semacam ini, memang tidak diharamkan oleh etika pejabat yang berlaku di negeri ini. Yang kurang elok, sekiranya pejabat terkesan pesimis atas kebijakan yang dirancangnya. Artinya, kalau Presiden Prabowo telah mencanangkan pencapaian swasembada pangan, maka wajib hukumnya bagi para pembantu ya untuk mendukungnya.
Swasembada beras merupakan faktor penting terwujudnya swasembada pangan. Swasembada beras sendiri sudah sering kita capai. Setidaknya ada dua momen swasembada beras yang kita raih, sehingga membuahkan penghargaan berkelas dunia. Pertama tahun 1984, mendapat pengharggan dari FAO dan kedua, tahun 2022 memperoleh penghargaan dari IRRI.
Walaupun swasembada beras yang kita raih sifatnya “on trend”, namun setidaknya, bangsa ini telah mencatatkan diri di pentas dunia, atas kisah sukses meraih swasembada beras. Akan lebih keren, sekiranya kita mampu menggapai swasembada beras berkelanjutan, bukan “on trend”, yang artinya, kadang swasembada dan kadang tidak ?
Mencermati kemauan politik Presiden Prabowo, kalau Pemerintah ingin menggapai swasembada pangan, maka swasembada beras harus diraih terlebih dahulu. Tanpa terciptanya swasembada beras, tidak akan ada yang namanya swasembada pangan. Swasembada beras merupakan “syarat mutlak” terwujudnya swasembada pangan.
Jurus ampuh Pemerintah untuk menggenjot produksi beras setinggi-tingginya melalui kebijakan pertambahan luas tanam dan percepatan masa tanan, diharapkan bakal mampu mempercepat tercapainyq swasembada pangan. Masalahnya adalah apakah kita akan mampu menghalau tantangan iklim ekstrim yang ditengarai akan mengganggu upaya peningkatan produksi ?
Inilah “pe-er” berat bangsa ini. Pengalaman El Nino tahun lalu menyadarkan kita, sergapan iklim ekstrim, ternyata mampu mengganggu ketersediaan beras secara nasional. Selain itu, produksi beras yang anjlok, harga beras di pasat yang melejit dan impor beras dengan angka cukup fantastis, membuat bangsa ini tampak kedodoran dalam memperkuat ketahanan pangan bangsa dan negara.
Semoga optimisnya Pemerintah tahun 2025, yang telah mengisyaratkan bangsa ini tidak akan impor beras, bukan hanya sebuah ungkapan politik, namun akan ditopang oleh ketersediaan beras dalam negeri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Disinilah peran Bulog sangat diminrakan. Kita percaya, rasa optimis Pemerintah di era Prabowo akan dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata di lapangan, sekaligus titik awal pencapaian swasembada pangan. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
