Ada pola yang makin terasa dalam lanskap politik dan hukum kita akhir-akhir ini. Pola yang bukan sekadar kebetulan, melainkan strategi pengelolaan kekuasaan. Pola itu dapat diringkas dalam satu istilah: Good Boy ~ Bad Boy.
Prabowo Subianto, presiden terpilih yang tengah menyiapkan panggung pemerintahannya, tampil sebagai Good Boy di hadapan publik. Ia merangkul semua kekuatan politik. Hampir tak ada partai yang dibiarkan berada di luar pagar kekuasaan. Koalisi besar dibentuk, kursi dibagi, jabatan disiapkan, semua diberi porsi. Pesannya jelas: tidak ada musuh, semua adalah keluarga.
Namun di balik panggung depan itu, wajah Bad Boy tetap bekerja. Hukum dan opini publik dijadikan instrumen pengendali ritme politik. Kasus-kasus strategis digerakkan, dipanaskan, lalu diredam. Bukan semata untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk mengatur posisi tawar dan disiplin kekuasaan.
Kasus Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, hingga beberapa figur BUMN yang sempat diseret ke pusaran hukum menunjukkan pola serupa: adili dulu, bebaskan kemudian. Publik digiring ke ruang gaduh, lalu dipulangkan ke ruang hening tanpa kepastian putusan yang benar-benar menjawab rasa keadilan.
Polemik ijazah palsu bahkan dibiarkan menggantung. Tidak dituntaskan secara terang, tidak diselesaikan secara meyakinkan. Negara seolah membiarkan kecurigaan tumbuh sebagai latar permanen kehidupan publik. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan strategi mengelola tensi.
Lalu lihat strategi koalisi besar itu bekerja. Semua partai dirangkul, diberi porsi, diajak duduk di meja kekuasaan. Tetapi anehnya, dua figur justru dibiarkan menjadi sasaran empuk tekanan opini: Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia. Keduanya berada dalam pusaran isu, kritik, dan tudingan — seolah mereka adalah katup pelepas amarah publik, agar pusat kekuasaan tetap tampak bersih dan ramah.
Dalam logika Good Boy ~ Bad Boy, ini bukan kebetulan. Dalam setiap panggung kekuasaan, selalu dibutuhkan figur yang boleh disorot, boleh dipukul, boleh dijadikan sasaran, agar arsitek utama tetap tampil teduh sebagai pemersatu.
Masalahnya, publik makin cerdas membaca pola. Ketika semua partai dirangkul, oposisi ditiadakan, dan hukum dimainkan sebagai pengatur disiplin elite, maka demokrasi kehilangan daya koreksi. Negara menjadi panggung tunggal, tanpa penyeimbang.
Prabowo boleh berhasil menampilkan diri sebagai Good Boy pemersatu bangsa. Tetapi selama wajah Bad Boy masih bekerja di balik layar — mengatur hukum, opini, dan ketakutan — maka stabilitas yang dijanjikan hanya stabilitas yang dikelola, bukan stabilitas yang lahir dari keadilan.
Negara hukum tidak boleh menjadi alat tata panggung. Karena ketika hukum menjadi properti kekuasaan, keadilan tinggal dekorasi.
Dan dekorasi selalu bisa runtuh kapan saja.
