Fusilatnews – Rocky Gerung kembali meniup peluit peringatan. Kali ini lebih keras. Lebih spesifik. Ia menyebut Februari 2026 sebagai titik rawan—masa ketika pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi kerusuhan sosial. Bukan karena ramalan mistik, melainkan karena kombinasi faktor ekonomi, politik, dan psikologi kekuasaan yang menurutnya sedang bergerak menuju fase berbahaya.
Pernyataan itu disampaikan Rocky melalui kanal YouTube pribadinya akhir Desember lalu. Ia menilai, memasuki tahun kedua pemerintahan, tingkat kesabaran publik mulai menipis. Euforia pemilu telah usai. Yang tersisa adalah penilaian konkret: harga pangan, lapangan kerja, dan kepastian masa depan. Jika tak ada perbaikan berarti, frustrasi sosial akan bertemu dengan konflik elite—sebuah persilangan yang kerap melahirkan gejolak.
Rocky menyebutnya sebagai “crossfire antara frustrasi elite dan piring kosong masyarakat sipil, terutama emak-emak.” Frasa yang khas, satir sekaligus politis. Dalam sejarah Indonesia, krisis ekonomi rumah tangga kerap menjadi bahan bakar mobilisasi massa. Kerusuhan Mei 1998 menjadi contoh paling ekstrem. Di banyak negara lain, dari Sri Lanka hingga Sudan, ledakan sosial serupa diawali dari dapur yang tak lagi berasap.
Namun Rocky tidak berhenti pada peringatan. Ia menawarkan resep: radical break. Menurutnya, Prabowo harus melakukan pemutusan total dari bayang-bayang rezim sebelumnya. Cara paling nyata adalah merombak kabinet dan menyingkirkan menteri-menteri yang masih terafiliasi kuat dengan pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, Prabowo bisa membangun legitimasi baru, bukan sekadar melanjutkan warisan lama.
Masalahnya, radical break itu tidak sederhana. Koalisi pemerintahan saat ini justru bertumpu pada kesinambungan kekuasaan. Gibran adalah simbol penerus, bukan pemutus. Banyak partai pendukung masih memiliki kepentingan yang tertanam sejak era Jokowi. Memotong semuanya berarti mempertaruhkan stabilitas politik jangka pendek demi legitimasi jangka panjang.
Di sinilah kritik Rocky menemukan titik sensitifnya. Ia tidak sekadar menantang Prabowo memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga menantang keberanian politik untuk keluar dari bayang-bayang kompromi kekuasaan. Sebuah tuntutan ideal, namun mahal ongkosnya.
Apakah kerusuhan Februari 2026 akan benar-benar terjadi? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti: ketika seorang intelektual publik seperti Rocky Gerung mulai menyebut tenggat krisis secara terbuka, itu menandakan kecemasan sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Alarm sudah dibunyikan. Tinggal apakah pengemudi kapal kekuasaan memilih mengubah arah, atau tetap melaju menuju ombak yang kian meninggi.
